REDAKSI INDONESIA – Aspirasi Milenial Maluku Indonesia (AMMI) menyikapi rekaman suara mirip Presiden RI Ir. Joko Widodo yang di publikasi oleh Hasto Kristyanto, Sekjend PDIP. Menurut Fauzan Ohorella, Koordinator Aspirasi Milenial Maluku Indonesia, bahwa apabila ad persoalan hukum, maka mekanismenya adalah melaporkan kepada instansi penegak hukum.
“Rekaman yang di publikasi ini, pasti berbuntut kegaduhan ditengah publik. Seharusnya Mas Hasto memberikan bukti itu kepada aparat, bukan malah dipublish, yang akan berakibat memprovokasi masyarakat.” Ujar Fauzan Ohorella
Dia menambahkan lagi, bahwa persoalan ini akan menjadi citra buruk bagi instansi penegak hukum Indonesia. Pasalnya, rekaman suara yang diduga mirip Presiden Jokowi ini menyinggung nama instansi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Polri. Padahal, menurut Fauzan, rekama itu tidak jelas arahnya kemana.
“Kalau memang ada intervensi terhadap penegakan hukum, kira-kira kasus apa yang di intervensi, lalu siapa yang menjadi korban dari intervensi tersebut. Inikan jadi ambigu dan jelas menimbulkan multitafsir ditengah publik yang tendensi kepada aparat penegak hukum kita.” Tandasnya lagi
Selain itu, mantan pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) PBHMI itu juga menegaskan, bahwa kasus hukum harus secara terang pembuktiannya. Bukan hanya dengan rekaman suara, lalu membuat kesimpulan yang menuai pro-kontra dan kegaduhan di masyarakat.
“Olehnya, kami minta agar Bareskrim Polri untuk panggil Sdr. Hasto Kristyanto dan pertanyakan terkait rekaman suara itu. Karena curiga kami, ini ada kaitannya dengan proses penanganan kasus suap di KPK yang tersangkanya (Harun Masiku) masih buron sampai hari ini”{.}
