RedaksiIndonesia.id, 4 Juni 2024 – Generasi Malaya (Gen Malaya) mendesak Bareskrim Polri untuk segera mengambil alih penyelidikan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) dalam dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Desakan ini disampaikan oleh Co-Founder Gen Malaya, Eko Pratama.
Aktivis muda asal Kepulauan Riau dan mantan Koordinator Pusat BEM Nusantara ini menyatakan bahwa praktik melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Koperasi Perkumpulan Rezeki Anak Melayu (RAM) harus segera diusut tuntas. “Berapa banyak potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik tersebut selama ini, mengingat aktivitas penyedotan pasir laut di wilayah Karimun sudah berjalan cukup lama,” ujar Eko Pratama.
Selain dugaan pemalsuan tanda tangan Menteri Kelautan dan Perikanan pada dokumen PKKPRL, RAM juga diduga melakukan pemalsuan dokumen bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Dokumen-dokumen yang diduga palsu tersebut digunakan untuk memuluskan aktivitas penambangan pasir laut di Kabupaten Karimun untuk memperkaya kelompok tertentu. “Hal-hal semacam ini harus segera ditindak tegas. Jangan ada lagi pembiaran. Di daerah mungkin mereka masih bisa mengkondisikan masalah ini, tapi tidak untuk di pusat. Bareskrim Polri kami minta untuk segera memproses hukum pelanggaran ini, dan kami akan kawal,” tegas Eko.
Sebelumnya, diketahui sudah ada organisasi masyarakat yang melaporkan kasus ini kepada pihak Polres Karimun dan Bareskrim Polri. “Kami akan memantau sejauh mana perkembangan penanganan proses hukumnya. Jika masih jalan di tempat, Gen Malaya akan melakukan aksi demonstrasi untuk mendesak pelaku segera diproses, sebab kerugian negara harus segera dipulihkan. Negara tidak boleh kalah dengan mafia-mafia tambang seperti mereka,” tutup Eko.
