REDAKSI INDONESIA – Pemerintah dan lembaga filantropi Islam berencana memperkuat peran majelis taklim yang berkembang di Indonesia. Kementerian Agama (Kemenag) mengajak Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Majelis Taklim dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah. Demikian disampaikan Direktur Penerangan Agama Islam (Penais) Kemenag Ahmad Zayadi.
“Lebih dari 97.000 ribu jumlah Majelis Taklim terdata di Kemenag dari seluruh Indonesia. Atas dasar itulah Kemenag mengukuhkan Pokja Majelis Taklim pada Desember 2023 masa bakti 2023-2024,” kata Zayadi dalam keterangan tertulis yang dikutip rri.co.id, Sabtu (27/4/2024).
Zayadi berharap, kehadiran Pokja Majelis Taklim dapat memperkuat koordinasi dan sinergi program kementerian/lembaga. Serta mensukseskan program pemerintah dengan melibatkan masyarkat.
“Kami berharap, Kemenko PMK, BAZNAS, hingga Lembaga Filantropi Islam, bersama-sama melakukan pendampingan terhadap Majelis Taklim. Terutama dalam meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan keterlibatan isu-isu literasi sosial keagamaan,” ujar Zayadi.
Selain meningkatkan literasi keberagamaan umat Islam, menurut Zayadi, kegiatan Majelis Taklim bisa diperluas dengan peningkatan kualitas keluarga. Baik dari aspek ekonomi, kesehatan, pencegahan stunting, literasi zakat dan wakaf, hingga lingkungan hidup.
“Keberadaan ibu-ibu di Majelis Taklim menjadi energi positif, karena menggunakan pendekatan yang fleksibel. Hampir semua kebijakan pemerintah yang disinergikan dengan Majelis Taklim tidak ada resistensi dari masyarakat,” ucap Zayadi, menjelaskan.
Menurutnya, kalau pun terjadi perbedaan pendapat di masyarakat, Majelis Taklim bisa memberi pendekatan dan penjelasan. Pendekatan fleksibel itu, sejalan dengan Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu satuan pendidikan nonformal.
