REDAKSI INDONESIA – Reformasi 1998 menjadi ingatan bagi kita semua yang keluar dari sistem orde baru yang otoritarianisme, reformasi menjadi jalan keluar untuk menghilangkan kepemimpinan dari tangan besi yang menjadi penyakit bangsa Indonesia dan sehingga Reformasi melahirkan sistem demokrasi yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Akhir ini pusaran demokrasi Indonesia menjadi rusak oleh hasrat yang ingin berkuasa, bekas reformasi masih belum sembuh dan muncul pula penyakit baru, Bungkusan demokrasi melalui aturan prosedural yang menjadi alasan legal namun akan tata etika dan moral di abaikan sehingga hilangnya Sifa kenegarawan yang akan mencederai Demokrasi.
Aksi yang di lakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Selatan pada Senin 12 Februari 2024 bentuk dari kekecewaanya terhadap KPU yang selalu memiliki masalah, artinya masalah di KPU ini akan di khawatirkan akan berjalan tidak sesuai dengan aturannya itu sendiri, seperti KPU RI melanggar kode etik berat. Pelanggaran ini menjadi catatan akan ketidak netralitas KPU pada PEMILU nantinya.
Dalam aksi tadi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Selatan memberikan beberapa tuntutan yaitu.
1. Mendesak Presiden Jokowi dodo Tegakkan Demokrasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Reformasi, pemberantasan KKN, penegakkan hukum, penegakan Hak asasi manusia dan Demokrasi
2. Meminta kepada presiden Jokowi untuk tidak menyalah gunakan kekuasaannya sehingga akan merusak jalannya Pesta Demokrasi (PEMILU).
3. Meminta kepada ASN/TNI/Polri Untuk bersikap netral dan menjaga jalannya PEMILU seperti yang di Amanatkan oleh Undang-undang.
4. Meminta kepada KPU/Bawaslu RI untuk menjalankan Pemilu yang adil dan jujur sesuai Kaidah Hukum yang pada mestinya.
5. HMI Cabang Jakarta Selatan menolak Politik Dinasti yang akan merusak tatanan demokrasi sehingga akan melahirkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
6. Copot/Pecat Ketua KPU atas Pelanggaran Kode Etik Berat yang di lakukan oleh Kepala KPU RI Hasyim Asy’ari dan kroni-kroniya
8. Mengajak Seluruh mahasiswa agar tetap netral dalam pemilu 2024 dan tetap kritis terkait dengan kebijakan pemerintah
9. Secara moral meminta kepada menteri yang tergabung dalam tim sukses capres-cawapres agar segera mundur dari jabatannya.
