REDAKSI INDONESIA – Banner dan stiker Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait sosialisasi pemilu damai di halte Transjakarta dan sejumlah fasilitas lainnya kembali menuai kritikan dari unsur mahasiswa yakni Badko HMI Jabodetabeka-Banten.
Menurut Sekum Badko HMI Jabodetabeka-Banten yakni, Imam Budi menyampaikan bahwa bentuk sosialisasi pemilu semestinya tak harus memasang gambar atau foto akan tetapi cukup kalimat himbauan semata.
Sebelumnya Banner Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait sosialisasi Pemilu masih disorot sejumlah masyarakat. Banner berfoto Heru itu dipasang di halte Transjakarta, mesin kartu transportasi, hingga videotron yang dinilai bisa menimbulkan presepsi ada kampanye dini.
“Jika kita liat bersama tampilannya seperti banner-banner caleg, karna terpampangnya wajah Pj Gubernur Heru Budi. Kalau pun ingin adanya bentuk sosialisasi, ya cukup kalimat himbauan saja agar lebih netral”, ujar Imam Budi selaku Sekum Badko HMI Badko Jabodetabeka Banten dalam keterangannya. (17/01).
Dia kemudian menambahkan, dalam soal pro kontra persoalan diatas tersebut, bahwa kepala daerah harus menjaga sikap kewarganegaraannya. Sebab, ketidaknetralan kepala daerah dalam situasi politik yang semakin memanas akan menjadi polarisasi ditengah-tengah masyarakat dan memperuncing silang pendapat.
“Sekali lagi, tidak etis lah jika Pak Heru Budi harus memasang fotonya seperti demikian. Apalagi kita semua ini, sedang meminimalisir polarisasi di tengah masyarakat, jangan sampai akibat adanya duga-dugaan ketidaknetralan beliau, polarisasi itu malah makin meluas dan semakin memperuncing perbedaan.” Tegasnya.
Sebagai penutup, ia mengatakan bahwa Badko HMI Badko Jabodetabeka-Banten akan melalukan kajian lebih mendalam terkait polemik kritikan dan pro kontra banner pemilu damai Pj. Gubernur Heru Budi tersebut masuk dalam kategori Abuse Of Power, atau dugaan ketidaknetralan dan penyalahgunaan jabatan. {*}
