REDAKSI INDONESIA – Kordinator Wilayah Koalisi untuk Kesejahtraan TNI-Polri (KITRA TNI-Polri) DKI Jakarta, Arli Tresna menyayangkan debat ketiga capres Pemilu 2024, yang berlangsung pada 7 Januari 2024, kurangnya menjabarkan komitmen para calon presiden untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri.
“Semua visi dan misi capres mengangkat topik ini (kesejahteraan TNI dan Polri) dalam dokumen. Sayangnya, tidak ada satu pun yang mampu memaparkan lebih detail apa saja kebijakan terukur yang dapat disiapkan terkait hal ini,” kata Arli saat dikonfirmasi di Jakarta. (09/01).
Arli menuturkan bahwa bentuk dari pengabdian personel TNI dan Polri berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN) pada umumnya, sehingga memerlukan langkah dan terobosan konkret dari para capres untuk diungkap dalam debat capres kemaren.
“Peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri ini sangat krusial dalam menciptakan prajurit yang profesional serta mampu terhindar dari kepentingan transaksional yang merugikan dan mencederai rasa nasionalisme sebagai prajurit”, tambahnya.
Selain itu, dia juga menyayangkan visi dan misi para capres perihal pembangunan kekuatan pertahanan yang terlalu menebar janji atas nama kesejahtraan TNI dan Juga Polri tetapi menitik beratkan dan melihat bentuk kesejahtraan itu dari perspektif peningkatan jumlah alusista, sistem dan persenjataan bukan kesejahtraan para prajurit.
Maka dari itu, Arli juga mengharap para capres, saat debat ketiga Pilpres 2024, dapat lebih memperjelas proyeksi serta gagasan mereka soal pembangunan kekuatan pertahanan lebih rinci.
“Karena itu, kesejahtraan TNI dan Polri merupakan agenda dan tujuan bangsa guna penguatan yang tidak hanya structur tapi juga individu prajurit pada umumnya. Jangan sampai slogan kesejahtraan bagi TNI dan Juga Polri menjadi lokomoif dan kendaraan lima tahunan setiap pemilu semata”, tutup Arli. (*)
