REDAKSI INDONESIA – Telah viral beberapa waktu lalu mengenai ketidaknetralan Polri, yang mana isu tersebut menjadi santer dan hangat di perbincangkan oleh publik. Isu tersebut mulanya di angkat oleh kanal youtube Podcast Bocor Alus yang merupakan bagian dari media mainstream ternama Tempo.
Berbagai tindakan intervensi dan dugaan intimidasi yang di lakukan oleh sejumlah oknum Polisi menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Mengapa dan apa yang di janjikan oleh pasangan capres-cawapres no urut 02 kepada para oknum polisi, sebagaimana diungkap oleh kanal Podcast Bocor Alus.
Podcast Bocor Alus yang berjudul ‘Operasi Polisi Memenangkan Prabowo-Gibran’ itu tidak sedikit menuai komentar dari warganet dan publik. Salah satunya, Fauzan Ohorella Ketua Umum Aspirasi Milenial Maluku Indonesia.
Fauzan mengungkapkan, bahwa dia merasa prihatin dengan isu ketidaknetralan oknum polisi ditengah momentum Pemilu 2024. Menurutnya, sejumlah oknum polisi itu harusnya sadar, bahwa apa yang di lakukan akan berdampak panjang pada institusi Polri.
“Saya walaupun tidak terlibat dalam perjuangan Reformasi, namun saya merasa khawatir dengan isu ketidak netralan polisi ini. Yang harus di ingat, bahwa Polri bisa menjadi institusi yang di banggakan oleh rakyat saat ini, adalah berkah dari perjuangan Reformasi 1998 saat itu.” Ungkapnya.
Mantan pengurus LKBHMI PB HMI itu juga mengatakan, bahwa lahirnya UU No. 02 Tahun 2002 tentang Polri, yang menegaskan Pemisahan Lembaga antara TNI dan Polri. Yang artinya, bahwa produk hukum ini dibuat atas berkah dari para pejuang reformasi.
“Kami tidak ingin jika nantinya fungsi dan tugas Polri akhirnya diperlemah akibat sejumlah oknum polisi yang terjebak pada hegemoni politik praktis di Pemilu 2024 ini.” Tambahnya
Menurut dia, menguji netralitas Polri untuk tidak terlibat dengan pemenangan pasangan capres-cawapres, tidak cukup hanya dengan selebaran Telegram. Jangan sampai akibat ambisi kekuasaan dan jabatan akhirnya Polri kembali menjadi lembaga dibawah naungan TNI seperti sebelum reformasi.
“Polri memang alat dari negara dan kekuasaan, tapi jangan sampai Polri di peralat oleh kekuasaan. Masih banyak anggota polisi yang kehidupannya harus di perhatikan”{.}
