REDAKSI INDONESIA – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyebut dalam waktu dekat akan menggelar rapat internal. Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut adalah rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu 2024.
Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul menekankan kegiatan pemilu merupakan ajang lima tahunan yang menjadi sorotan semua masyarakat sehingga perlu diawasi betul.
“Nanti akan dibentuk Panja pengawasan pemilu, khusus. Karena pemilu itu adalah sebuah kegiatan yang mengguncang seluruh rakyat republik, nggak ada kegiatan lain kecuali pemilu nasional,” ujar Bambang Pacul di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Diketahui, netralitas personel Polri tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Yaitu berbunyi Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Selanjutnya dalam ayat 2 diatur, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
Dalam rapat kerja tersebut, Politikus PDI-Perjuangan itu juga menegaskan Komisi III mengapresiasi kesiapan Polri dalam menjaga keamanan dan menjamin pelaksanaan Pemilu 2024. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan kontestasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Komisi III juga mendesak Polri untuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas Polri dalam menghadapi pemilu dan memberikan sanksi tegas terhadap anggota Polri yang melibatkan diri dalam politik praktis,” ujar Bambang.
Selain itu, Komisi III pun meminta Polri untuk meningkatkan sinergitas dengan penyelenggara pemilu, kejaksaan, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Termasuk bersama peserta pemilu dengan tetap menjaga independensi dan profesionalitas.
“Guna mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum. Serta pemilihan umum yang efektif dan efisien,” ujar Bambang Pacul.
