REDAKSI INDONESIA – Genderang aksi mengkahiri Pemiskinan TNI Polri turut dikumandangkan Koalisi untuk Kesejahteraaan TNI Polri Sulawesi Selatan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut andil dalam aksi menagih realisasi janji Jokowi yang telah ingkar menaikkan 50 juta gaji TNI Polri.
Gelombang aksi yang menuntut kenaikan Gaji TNI Polri hal ini disampaikan coordinator aksi KITRA Muhammad Randi Syaputra sebagai bagian memperingati 95 tahun Sumpah Pemuda 28 Oktober mendatang, Makassar Ahad, 21/10/2023.
Muhammad Randi Syaputra mengatakan pengingkaran janji Jokowi untuk menaikkan 50 juta Gaji TNI Polri berdampak kemiskinan structural yang menjerat puluhan juta keluarga TNI POLRI, Presiden Jokowi telah terbukti mengkhianati Konstitusi dan janji poltiknya untuk mewujudkan kesejahteraan Rakyat Indonesia.
“Tuntutan dan suara kesejahteraan untuk TNI Polri ini mesti ditagih karena sudah menjadi kontrak politiknya Jokowi tapi hingga akhir jabatannya tidak ada tanda-tanda dan itikad untuk menaikkan 50juta gaji TNI Polri sebagai prasyarat mewujudkan kesejahteraan Puluhan Juta keluarga TNI Polri” kata Randi.
Dia menjelaskan jika berbagai modus menghalalkan segala cara dilakukan Presiden Jokowi supaya bebas ingkar janji, biar Pemiskinan TNI Polri terus terjaga dan berlanjut, APBN yang sangat terbatas yang harusnya menjadi modal melunasi janji mengatasi kemiskinan puluhan juta keluarga TNI Polri justru digunakan membiayai mega proyek infrsturuktur yang tidak relevan bagi bangsa dan negara, Pemerintahan Jokowi beranggapan fokus pada mega proyek jauh lebih utama dibandingkan hak dan harkat martabat TNI POLRI dan keluarganya, ulasnya.
Justru Pemerintahan Jokowi lanjut Randi malah bersekongkol memperalat TNI Polri sebagai kekuatan negara untuk memperkaya oligarki, Jokowi justru menyeret pimpinan TNI Polri untuk merampas Hak-hak Rakyat, dan yang lebih tragis memperalat pimpinan dan petinggi TNI Polri untuk melindungi kejahatan yang mengatas namakan inevestasi dan berbagai pengkhianatan konstitusi dan kepercayaan rakyat. Ungkap Randi.
“tidak hanya ingkar janji, berbagai tindakan tercela dan membahayakan keutuhan NKRI dalam praktek kekuasaan Presiden Jokowi secara terang-terangan mengkhianati konstitusi, memiskinkan dan memperalat TNi Polri, mengadu domba rakyat demi memperkaya oligarki kesemuanya ini demi melanggengkan kekuasaannya membangun dinasti politik keluarga, prilaku kekuasaan model despotic dan fasis Jokowi ini pada akhirnya tidak perduli biaya kemanusiaan yang harus ditanggung oleh bangsa dan negara Republik Indonesia” tutur Randi.
Gerakan Kitra TNI Polri 28 oktober mendatang, menurut Randi, akan tetap konsisten menagih janji Presiden Jokowi untuk menjaga peran dan posisi TNI-POLRI harusnya mendapat perhatian penuh bukannya diabaikan oleh pemerintah. Kehidupan keluarga TNI-POLRI harus diperjuangkan Bersama oleh seluruh masyarakat agar segera mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dari pemerintah.
“Perjuangan KITRA ini karena Gaji ini satu-satunya akses dan sumber utama bagi TNI Polri untuk menjamin kesejahteraanya dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan berbagai tanggung jawab sosial, Kalau abdi negara lain bebas saja bersuara dan demo menuntut kenaikan gaji seperti ASN, Hakim, Jaksa dan Lain-lain” papar Randi.
Randi menegaskan, dari semua tindakan memalukan dan pengkhianatan Konstitusi yang membahayakan NKRI oleh presiden Jokowi KITRA TNI Polri tetap menagih kenaikan 50 Juta Gaji TNI Polri karena menyangkut hak dan martabat puluhan juta keluarga yang menjaga setiap nyawa dan tanah tumpah darah Indonesia.
“Kalau Presiden Jokowi menghalalkan segala cara untuk mengnggam kekuasaan dan membangun dinasti poltik keluarganya maka KITRA TNI Polri akan melakukan hal yang sama demi menaikkan 50 Juta Gaji TNI Polri” Imbuhnya.
Olehnya itu Kata Randi, dalam aksi 28 Oktober mendatang KITRA TNI Polri Sulawesi Selatan akan menggunakan Cara dan tindakan Presiden Jokowi demi memastikan kenaikan 50 Juta Gaji YNI Polri, Kita sebagai rakyat Indonesia akan mengikuti prilakunya Presiden agar kepentingan KITRA dapat tercapai” Ujar Randi.
Randi menyampaikan beberapa format rencana aksi yang akan dilakukan Aksi KITRA mendatang sedapat mungkin sesuai cara-cara yang dipakai Presiden Jokowi antara lain, memboikot bandara, pelabuhan, jalan tol. Katanya.
“Cara-cara Presiden Jokowi layak dicoba dipakai sebab selama puluhan tahun ini KITRA TNI Polri selalu mengedepankan aksi persuasif dan damai tapi tidak pernah pernah digubris oleh Pemerintah, mana tau Cara Jokowi ini lebih efektif bagi Gerakan KITRA TNI POLRI menaikkan 50 Juta Gaji TNI Polri, Ungkap Randi.
“Untuk itu KITRA TNI Polri Sul-Sel sudah memberikan tugas dan tanggung jawab tersebut kepada masing-masing Kordinator aksi sesuai titik kegiatan yang tersebar di Kota makassar, semoga gerakan ini nantinya dapat membuahkan hasil sesuai harapan KITRA secara nasional” Pungkasnya.
