Redaksi Indonesia – Ketua DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Syam Firdaus Jafba, mengungkapkan keprihatinannya terkait tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dalam penyelesaian konflik agraria di Rempang.
Konflik tersebut melibatkan warga setempat dan pihak pengelola Proyek Rempang Eco City beserta tim gabungan aparat penegak hukum dengan menggunakan cara yang tidak humanis justru membuat suasana semakin ricuh.
Dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta pada hari ini, Syam Firdaus Jafba yang juga seorang putra Melayu menyampaikan keprihatinannya atas kasus tersebut.
“Kami sangat menyayangkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam menangani konflik agraria di Rempang. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat yang berjuang untuk hak-hak mereka, tetapi juga merusak citra penyelesaian konflik yang transparan dan berkeadilan”, tegasnya.
peringatan bagi semua pihak tentang pentingnya menangani konflik agraria dengan bijaksana dan berkeadilan.
“Seperti halnya apa yang pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam menangani sejumlah masalah agraria sewaktu masih menjabat sebagai Walikota Solo, penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan dengan cara yang humanis, bukan dengan tindakan represif seperti yang baru-baru ini terjadi di Rempang, Batam,” tutur Syam.
Syam juga mendorong agar konflik agraria yang terjadi di Rempang dapat segera diselesaikan melalui pendekatan dialogis yang adil dan transparan.
“Bukan melalui jalur represif yang justru akan mengorbankan warga asli di sekitar PSN,” tandasnya. (Red)
