Redaksi Indonesia, Solo – Aksi People Power yang berlangsung di depan Gedung Umat Islam Kota Solo hari ini, Jumat (7/7/2023) hanya dihadiri puluhan peserta. Dalam aksi yang berlangsung sekitar satu jam itu, para orator mengingatkan kepada pemerintah terkait banyaknya kasus korupsi yang terjadi.
Pantauan di lokasi, tepatnya di sebelah timur lapangan Kartopuran, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Tipes, aksi itu hanya dihadiri puluhan warga. Bahkan aksi yang dijadwalkan berlangsung setelah salat Jumat itu baru dimulai sekitar pukul 14.00 WIB.
Tokoh People Power Solo Mudrick Sangidu menyampaikan, awalnya aksi ini akan berlangsung di Bundaran Geladak Jalan Slamet Riyadi Solo. Namun tidak mendapatkan izin dari pihak keamanan. Kemudian harus dipindahkan ke Gedung Umat Islam Kartopuran.
“Terimakasih sama bapak Babinsa Babinkamtibmas saya diberi solusi untuk pindah di sini. Kita bisa memaklumi kalau ini digelar di Geladak, yang terang itu di sana dekat dengan Kantor Balaikota, paham ya di sana itu ada ‘raja’ nanti malah menjadikan risiko,” terangnya saat orasi.
Meski demikian pihaknya menyebutkan, aksi tetap berjalan dan tidak hanya di Solo. Namun aksi juga berlangsung di beberapa daerah di Indonesia.
People Power ini lanjut Mudrick sebagai bentuk untuk menyampaikan aspirasi dan mengingatkan kinerja pemerintah. Lantaran saat ini menurut Mudrick tidak ada lagi ruang untuk beraspirasi melalui wakil rakyat.
“Ada yang menanyakan kepada saya kenapa ada People Power, karena kita sebagai rakyat tidak memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi kita. Semua anggota dewan daerah sampai DPR RI semua sudah mengabdi kepada rezim ini. Jadi saya akan memilih parlemen jalanan,” terangnya.
Mudrick yang juga inisiator aksi itu menyampaikan kritikan kepada Presiden Jokowi yang dinilai tidak netral dalam menghadapi Pemilihan Presiden. Dia berharap kepala negara tetap netral tidak memihak salah satu capres.
“Mestinya semua calon presiden juga diangkat, seperti Anies Baswedan juga diangkat. Jangan jadikan istana ini sebagai tempat atau tempat pemenangan, itu melanggar undang-undang,” tandasnya.
Sementara itu dalam pernyataan sikap koalisi people power itu salah satu poin yang disoroti maraknya korupsi yang terjadi saat ini. Belum selesai kasus di Kementerian Keuangan sudah disusul Kasus BTS di Kementerian Kominfo.
Aksi People Power berlangsung secara damai, setelah para tokoh dan perwakilan dari beberapa daerah berorasi mereka membubarkan diri secara tertib. Aksi ini juga mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan TNI/Polri di Kota Solo.
Sebelumnya, Walikota Solo, Gibran Rakabuming mengijinkan aksi people power yang rencananya digelar Jumat, (07/7). Menurutnya warga siapapun berhak untuk menyuarakan pendapatnya di muka umum.
“Kita terbuka dievaluasi, dikritik, terbuka. Silahkan, termasuk yang itu (people power). Penting tertib, tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar, bebas,” ungkapnya saat ditemui di Balaikota Solo, Kamis, (06/7/2023).
