Redaksi Indonesia – Penyidik Kejaksaan Agung (Kejakgung) mengonfirmasi uang dugaan korupsi Based Tranciever Station (BTS) 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengalir ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkapkan, dari penyidikan terungkap, beberapa ratusan juta di antaranya, untuk pembangunan rumah ibadah gereja, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Namun penyidik belum menemukan adanya bukti hasil korupsi yang merugikan negara Rp 8,32 triliun tersebut, mengalir ke Partai Nasdem, ataupun ke partai-partai politik lainnya.
“Untuk yang disebut ke gereja itu, ada. Tetapi nominalnya nanti kita sebutkan,” kata Febrie saat ditemui Republika di Gedung Pidana Khusus (Pidsus), Kejakgung, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Pernyataan Febrie tersebut menjawab pertanyaan terkait dengan aliran-aliran dana yang bersumber dari korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo.
Selain digunakan untuk membangun rumah ibadah, juga disebutkan aliran-aliran dana dugaan korupsi BTS 4G tersebut disinyalir dimanfaatkan Johnny Plate buat pemberian dana bantuan bencana, serta bantuan ke salah-satu universitas di NTT.
Kasubdit Penyidikan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengungkapkan, dari hasil penyidikan, memang ditemukan adanya paket-paket bantuan di NTT yang diserahkan tersangka Johnny Plate dan bersumber dari dugaan korupsi BTS 4G BAKTI.
“Beberapa di antaranya itu memang ada yang disebutkan itu sekitar rata-rata (Rp) 200 juta, (Rp) 200 juta itu yang ke gereja itu,” kata Prabowo.
Akan tetapi, Prabowo tak mau menyebutkan nama gereja yang menerima dana aliran dugaan korupsi tersebut. Pun Prabowo ketika ditanya apakah sudah ada bukti yang ditemukan penyidik terkait dengan aliran dana hasil dugaan korupsi yang mengalir ke ‘Markas Nasdem’, pun partai-partai politik yang lainnya? Prabowo memastikan, sementara tim penyidikannya belum menemukan indikasi. “Kami belum temukan itu. Kalau ada buktinya, sini berikan ke kita (penyidik),” kata Prabowo.
