Redaksi Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mempercayakan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keputusan sistem pemilu. Menurutnya, PDIP selama ini taat terhadap apapun aturan main terkait sistem pemilu.
PDIP menyiapkan daftar bakal caleg untuk bertarung di Pemilu 2024 dengan asumsi sistem pemilu terbuka. Hal itu disampaikan Hasto dalam konferensi pers Rakernas III PDIP hari ke dua, Rabu (7/6/2023) di Sekolah Partai PDIP.
Hasto mengatakan, jika sistem pemilu saat ini sudah berjalan untuk Pemilu 2024. Ia lantas menyinggung dan mengingatkan eks Wamenkumham Denny Indrayana.
Menurut Hasto, yang mengubah sistem pemilu dari proporsional tertutup ke terbuka di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Terkait sistem pemilu, ini sudah berjalan, yang mengubah ini untuk pak Indrayana, yang mengubah sistem pemilu,” kata Hasto.
“Tepatnya menjelang pencoblosan itu adalah zaman pak SBY di bulan Desember 2008. Pemilu April, itu dari tertutup menjadi terbuka,” ujar Hasto, menjelaskan.
Hasto menegaskan, PDIP saat ini taat terhadap aturan main yang ada. Dimana sistem pemilu yang dilakukan di Pemilu 2024 adalah proporsional terbuka.
“PDIP taat aturan main, aturan main saat ini bagaimana, pemilu sistem proporsional terbuka. Maka kami menetapkan 32.000 bacalon, plus minus, dari seluruh Indonesia dengan sistem proporsional terbuka,” ucapnya.
Sehin Politisi asal Yogyakarta ini mengajak semua pihak untuk percayakan sepenuhnya kepada MK terkait putusan perkara sistem pemilu. “Kita percayakan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengambil suatu keputusan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
“Kalau mau belajar dari pemilu serentak, dulu kan ada pemilu serentak yaitu pilpres dan pileg yang dilakukan bersamaan. Itu kan tidak otomatis berlaku, itu kalau kita analogikan dari pemilu serentak,” ucapnya, menjelaskan.
Dalam konteks itu, Hasto mengaku pihaknya tidak akan mencari-cari tahu informasi A1 atau yang bersifat rahasia. Pasalnya, hal tersebut hanya akan menciptakan konflik yang tidak perlu.
“PDIP secara ideologis memang mendorong proporsional tertutup tapi kami taat pada aturan main. Bahwa sekarang ini kami menyusun caleg dengan sistem proporsional terbuka,” kata Hasto, mengakhiri.
