Oleh: Sarah Pebrilia, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Universitas Bangka Belitung
Redaksiindonesia.id – Selama ini, berbagai rencana pembangunan belum cukup optimal untuk meminta persetujuan dari masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pembangunan, karena anggapan membangun adalah hak pemerintah. Selama peraturan dan syarat administrasi dipenuhi, tidak masalah masyarakat setuju atau tidak. Argumen ini juga didasarkan pada sikap pemerintah yang sering kali bertindak sepihak dengan berkedok kepentingan umum, yang berdampak positif bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
Selain itu, fokus pembangunan yang semata-mata profitabilitas sering kali mendapat persetujuan dari masyarakat yang memakan waktu dan membutuhkan banyak biaya. Dengan kata lain, tidak produktif dan efisien, cukup anggota parlemen dan tokoh masyarakat saja.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana pendapatan dan belanja daerah untuk satu tahun anggaran yang ditetapkan secara daerah. Salah satu fungsi dari APBD dalam pendistrubusian, yaitu kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Namun, yang terjadi di Wonogiri malah tidak memperhatikan hal tersebut.
Pemerintah Kabupaten Wonogiri memberikan sejumlah 294 unit sepeda motor kepada kades dan lurah. Dengan menghabiskan APBD senilai 9,4M untuk pengadaan kendaraan dinas, yaitu membeli motor Yamaha Nmax berwarna merah disertai dengan plat yang berwarna merah.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo mengatakan “pemberian kendaraan dinas motor baru untuk memperkuat kerja dan kinerja seluruh kades dan lurah di Kabupaten Wonogiri. Kendaraan dinas kades dan lurah sebelumnya di Wonogiri, yakni Honda Supra 125 sudah berusia lebih dari 12 tahun, jadi patut untuk diganti.”
Lalu, bagaimana dengan kabar masyarakat? Apakah masyarakat sudah sejahtera? Dan apakah kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi?
Berita tersebut membuat masyarakat keresahan, bagaimana tidak? Jika infrastruktur dan fasilitas di Kabupaten tersebut masih belum diperbaiki, contohnya banyak masyarakat yang mengeluh jalan banyak yang rusak. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Memang, tersedianya kendaraan operasional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan menjadi hal yang baru, tetapi kita perlu memperhatikan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, contohnya kepentingan bersama dalam satu daerah, bukan dalam satu pekerjaan.
Banyak cibiran dari netizen, termasuk yang tinggal di Wonogiri menuliskan “Motor dinas elit, memperbaiki jalan sulit!!! Noh jalan di Wonogiri Timur dah kayak bragalan” cetus @rinaadws
“Jalan masih rusak, wah apa solusinya? Gimana kalo kita belikan saja penabatnya motor NMAX MERAH!. Wah solusi cemerlang. Kita gelontorkan saja 9,4M APBD untuk pejabat agar kerjanya semakin sat set sat set” ucap @aprian_nanda
“Pdhl bmnyak yg lebih membutuhkan wlpun sekedar motor bebek biasa yg gajinya pun jauh lebih sedikit” tutur @dewysintiautari
Dari tulisan netizen diatas, dapat diketahui bahwa mereka seperti tidak diperhatikan, lagi-lagi mereka mendapatkan ketidakadilan. Sebenarnya, yang paling penting itu adalah kesejahteraan masyarakat. Karena, apabila masyarakat sudah sejahtera, maka kehidupan dalam suatu daerah maupun negara akan tenteram.
Permasalahan muncul karena eratnya hubungan antara elit politik dan elit korporasi di Indonesia (baik pusat maupun daerah). Kedua kelompok fokus pada peningkatan kesejahteraan mereka sendiri, bukan pada komunitas lokal. Tidak jarang, jalan yang baru langsung rusak parah setelah banjir. Hal ini sebagian karena keinginan untuk menggunakan bahan murah (dan lebih sedikit aspal) serta sumber daya manusia yang rendah untuk melaksanakan proyek, tetapi juga karena kurangnya dana untuk pemeliharaan (setelah infrastruktur dibangun). Manajemen yang buruk, korupsi dan ketidakmampuan (kurangnya keterampilan) adalah alasan utama lemahnya infrastruktur Indonesia.
Rendahnya sumber daya manusia di Indonesia merupakan salah satu pemicu terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebagai sumber daya manusia yang unggul, cerdas, dan kritis, haruslah mempunyai kesadaran akan pentingnya kesejahteraan masyarakat sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang merupakan faktor kemajuan Negara Indonesia. Jika kita menjadi seorang pemimpin dalam suatu daerah atau negara, ingatlah yang pertama diprioritaskan adalah masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri.***
