Jakarta – Komite Pemerhati Pemerintah Dan Demokrasi Indonesia ( KOPPDI ) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Dalam Negeri pada senin, 27 Februari 2023.
Dalam aksi tersebut KOPPDI meminta kepada Kemendagri untuk mencabut SK PJ Bupati Muna Barat sudara Dr. Bahri
Pengangkatan PJ Bupati Muna Barat tersebut sempat mendapatkan penolakan dari beberapa elemen Masyarakat, Mahasiswa, bahkan Gubernur Sulawesi Tenggara hendak menolak untuk melantik saudara Dr. Bahri sebagai PJ Bupati Muna Barat.
Kemudian, pada aksi tersebut yusril selaku koordinator lapangan menyampaikan orasinya ” kami meminta kepada menteri dalam negeri untuk segera mencabut SK PJ Bupati Muna Barat karena tidak ada kemajuan yang ditimbulkan oleh saudara Dr. Bahri terhadap Kab. Muna Barat” ujar yusril di gedung kemendagri (26/02/2023).
Sebagai informasi Dr. Bahri adalah direktur perencanaan anggaran daerah di Kementriaan Dalam Negeri akan tetapi tidak membuat pendapatan ekonomi dan anggaran daerah semakin baik. Bahkan kami bisa menyimpulkan juga kehadiran dia sebagai PJ. Bupati Muna Barat sama sekali tidak mensejahterakan masyarakat tetapi cenderung mengejar keuntungan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Sebagai informasi, Dr. Bahri mengumpulkan beberapa Kepala Desa di kab. Muna Barat untuk hadir di Kementerian Dalam negeri yang kemudian tujuan mobilisasi kades – kades tersebut tidak diketahui target dan tujuannya.
Kemudian, yusril menyampaikan dalam orasinya “semenja Dr. Bahri Memimpin daerah hanya sekedar mencari popularitas ditengah-tengah aroma politik yang diperbincangkan bahwa dia akan tampil sebagai calon Bupati Muna Barat pada tahun 2024. Tentu sebagai masyarakat dan generasi asli Muna Barat kami sangat prihatin dengan cara dia memimpin daerah dan disitulah letak kegagalan dia sebagai PJ. Bupati Muna Barat” ujarnya
Kemudian Komite Pemerhati Pemerintah Dan Demokrasi Indonesia ( KOPPDI ) mempunyai tuntutan sebagai berikut:
1. Mobilisasi Kades Mubar Yang Datang Di Kemendagri Sebelumnya Tidak Mewakili Seluruh Masyarakat Mubar. Malah Membuat Masyarakat Mubar Terkotak-kotak.
2. Kami Meminta Kemendagri Untuk Tidak Menerima Apa Yang Di Bahas Oleh Kades Terkait Kondisi Di Kab. Mubar Karena Khawatir Akan Terjadi Konflik Horizontal, Di Tengah-Tengah Harmonisnya Masyarakat Mubar.
3. Kami Meminta Tito Karnavian Selaku Menteri Dalam Negeri Untuk Mencabut SK Bahri Sebagai PJ Bupati Mubar Dan Mengembalikan Dia Di Instansi Asal.
4. Prestasi Buruk, Bahri Segera Di Evaluasi Dan Tidak Pantas Di Pertahanankan Menjadi PJ Bupati Mubar.
