Redaksi Indonesia – Pesta pemilihan umum seharusnya bisa menjadi laga pertarungan ide dan tindakan dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia menuju arah perbaikan yang solutif dan konkret.
Menurut Ketua Umum Aspirasi Milenial Maluku Indonesia, Fauzan Ohorella, Indonesia telah masuk dalam tahun pesta demokrasi atau pesta pemiliham umum pada 2024 mendatang. Namun, kata dia hegemoni kelompok anti-Pancasila atau NKRI masih kerap menjadikan momentum pesta demokrasi ini sebagai wahana dalam memecah belah kerukunan persatuan dan kesatuan umat beragama. Problem tersebut, sebenarnya bukanlah hal yang mengherankan bagi Indonesia, semenjak tragedi masifnya politik identitas pada pemilu 2017 dan 2019 lalu.
“Kita tahu bersama, saat itu pakaian berjubah ala timur tengah membanjiri jalan ibu kota Negara DKI Jakarta untuk menyerang satu ras atau agama dengan dalil ‘penista agama’. Itulah, dimana Indonesia mulai mengenal cuaca ekstrim politik identitas yang menyebabkan polarisasi sosial.”, ujar Fauzan Ohorella.
Lanjut Fauzan Ohorella, klaim ayat Tuhan untuk menarik simpati dan empati masyarakat juga sudah mulai berhembus melalui mulut-mulut manusia berjubah yang mengatasnamakan cucu sang revolusioner Islam Nabi Muhammad Sallahualaiwassalam. Suara-suara itu menarget mayoritas umat Islam di NKRI tanpa melibatkan agama lain. Padahal, konsensus bangsa kita adalah kebhinekaan dimana ada ribuan pulau, ratusan suku dan bahasa serta multi agama dengan naungan yang sama yakni ideologi Pancasila.
“Tren ayat dan jubah harus bersama kita pisahkan dari prilaku moral. Keserakahan kekuasaan dengan mengklaim kebenaran bahwa Tuhan hanya berpihak pada satu suku atau agama tidak bisa lagi di benarkan. Walau hanya 20 persen umat beragama lain di Indonesia, namun konsensus bangsa kita menjamin dan menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia dibawah naungan payung besar Garuda Pancasila.”, tambahnya.
Dia kemudian menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan para legislator untuk membuat regulasi yang ‘absolut’ untuk melindungi Ideologi Pancasila dari ancaman degradasi kelompok anti-Pancasila dan anti-NKRI. Dia mengungkapkan, bahwa menjelang pesta demokrasi 2024 ini harus dijadikan sebagai momentum kesadaran kolektif bagi para stakeholder bangsa kita.
“Saat ini, doktrin yang berkembang adalah akan munculnya seorang pemimpin (mujadid) yang di janjikan setiap 100 tahun. Opini ini tidak boleh berkembang agar tidak di maknai liar oleh masyarakat. Apalagi, kemunculan aliran agama yang menyimpang sangat masif dengan mengharam-haramkan aliran lain sampai Ideologi Pancasila dan NKRI. Oleh itu, aspirasi kami milenial Maluku Indonesia, para stakeholder tanah air bisa buat regulasi yang absolut demi menjadi ideologi NKRI dari ancaman degradasi kelompok intoleran-radikalisme {.}
