Redaksi Indonesia – Pimpinan Nasional Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI) sambut baik pembaharuan nota kesepahaman atau MoU antara Polri dan Kominfo terkait penguatan pengamanan pemilu 2024 mendatang.
Menurut Sekretaris Nasional LSPI, Deni Wahyudi, adanya pembaharuan nota kesepahaman Polri-Kominfo bisa menjadi solusi untuk mengantisipasi potensi terjadinya anomali pemilu 2024 mendatang.
“Perlu diketahui, Pemilu 2019 menyisakan residu sosial-politik yang menghantui ingatan sebagian masyarakat kita hingga detik ini,” ucap Deni kepada wartawan, di Jakarta (7/1/2023).
“Namun dengan adanya pembaharuan MoU antara Polri-Kominfo, kita optimis hal-hal yang berpotensi mengancam Pemilu mendatang bisa diantisipasi,” tambah Deni.
Deni menjelaskan, residu sosial-politik sejatinya bisa tuntas pasca Jokowi dan Prabowo sepakat untuk berkoalisi. Namun hal itu tidak bisa mewujud maksimal ketika Pandemi melanda bangsa.
“Sejatinya, residu konflik pemilu 2019 lalu bisa dituntaskan pasca Jokowi dan Prabowo sepakat untuk berkoalisi. Namun hal itu menurut kami tidak mewujud maksimal ketika Pandemi melanda bangsa,” imbuhnya.
Deni menegaskan, adanya Pandemi dan perkembangan teknologi informasi menjadi dua indikator mengapa residu sodial-politik 2019 tidak sepenuhnya bisa diminimalisir.
“Pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas manusia, memaksa mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Di masa Pandemi, gadget atau smartphone tiba-tiba menjadi piranti utama masyarakat untuk melangsungkan aktivitas,” cetusnya.
“Hal itu turut ditegaskan oleh Kominfo–di mana Pengguna media sosial tanah air melonjak tajam sejak Pandemi. Dan situasi itu, menurut kami, benar-benar dimanfaatkan oleh oknum yang tidak terima dengan hasil pemilu 2019 atau singkatnya–pemerintahan Jokowi,” tegasnya.
“Mereka (oknum) begitu aktif memproduksi dan menyebarkan propaganda berupa berita bohong (hoax) atau ujaran kebencian. Dan konten yang diproduksi umumnya bertema politik,” sambungnya.
Di akhir kesempatan, Deni berharap 6 poin penting yang disepakati Polri-Kominfo akan berdampak positif bagi kedaulatan ruang digital nasional.
Deni juga berharap, polarisasi sosial yang dicemaskan tidak mendapatkan ruangnya di Pemilu 2024 mendatang.
“Kita sudah amati dan pelajari terkait 6 poin penting yang disepakati Polri-Kominfo seperti urgensi pencegahan, penindakan, penguatan sarana pendukung, serta penguatan kapasitas SDM,” ungkap Deni.
“Dan semoga, apa yang disepakati Polri-Kominfo bisa memberi hasil maksimal bagi kelancaran dan keamanan pesta Demokrasi 2024 mendatang. Kita juga harapkan, tidak terjadi Polarisasi Sosial yang kita cemaskan selama ini,” tutup Deni.
