Redaksi Indonesia – Institusi Polri saat ini tengah mengalami hantaman yang begitu kuat pasca peristiwa pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo beberapa waktu yang lalu.
“Saya melihat, pasca peristiwa tersebut membuat Lembaga Polri mengalami penurunan kepercayaan publik yang signifikan hingga dibawah 60 persen.”, ungkap Fauzan Ohorella.
Fauzan mengungkapkan. Bahwa Polri pernah mendapat peringkat tertinggi atau sekitar 80,2 persen dari hasil suvei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada akhir tahun 2021. Fauzan juga mengutip rilis yang dilakukan oleh Indikator yang menyebutkan bahwa sebelum peristiwa tewasnya Brigadir Novriansyah atau Brigadir J, Polri masih menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain.
Penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri sudah wajibnya direspons Polri. Gaungan suara kritikan, bahkan hinaan terhadap kepolisian masif terdengar nyaring terkhusus pada ruang-ruang media sosial.
Dalam dunia media sosial netizen mengenal adanya cancel culture atau budaya secara bersama-sama melakukan boikot atau menolak keberadaan sebuah entitas. Kondisi ini menunjukan bahwa kepolisian dianggap tidak ada atau tidak perlu ada.
Kita tahu bersama, bahwa pada ruang-ruang media sosial, banyak akun anonim yang menghembuskan narasi terkait dengan ‘cancel culture’. Tentu ini adalah budaya yang bukan hanya merugikan Polri tetapi juga masyarakat Indonesia.
Program Quick Wins Presisi yang meliputi 10 kegiatan untuk mengembalikan kepercayaan publik, yakni pengembangan SDM unggul, perbaikan interaksi Polri dengan masyarakat di jalan atau area publik, optimalisasi pelayanan publik, optimalisasi pemolisian masyarakat, serta menajemen media. Selanjutnya, penguatan kerja sama dengan pihak eksternal, penerapan budaya integritas dan antikorupsi, respons problem akut serta mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Saya menganggap, program Quick Wins Presisi ini adalah upaya konkret untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat. Namun, jangan sampai upaya ini hanya menimbulkan kesia-siaan apabila masih ada prilaku anggota yang tidak seiring-sejalan dengan semangat untuk membenahi Polri dalam reformasi kultural dengan menghilangkan sikap glamoritas dan hedonis.
Persoalan yang harus dipikirkan oleh Polri bagaimana kelanjutan setelah Quick Wins Presisi berakhir pada 10 Desember 2022? Sebab, uoaya dalam membangun kepercayaan publik yang berkesinambungan perlu tetus dilakukan atau tidak berhenti sebatas Quick Wins Presisi Polri berakhir[.] Tutup Fauzan Ohorella Ketua Umum AlMulk Indonesia.
