Redaksi Indonesia – Persoalan mafia tanah yang terjadi di bumi Indonesia telah menjadi musuh bersama oleh negara hari ini. Pasalnya, yang menjadi pelaku mafia tanah ini merupakan oknum-oknum yang
notabenenya adalah pegawai Pemerintah itu sendiri.
Sehingga saat ini, untuk memberantas mafia tanah Presiden RI Ir. H. Joko Widodo memerintahkan Kapolri agar membentuk Satgas Mafia Tanah didalam Istitusi Polri. Kasus mafia tanah yang menghantam rakyat ini masih relevan terjadi. Contohnya ada pada sengketa tapal batas tanah Cisalada, Desa Cikalong, Kab. Pangandaran, Jawa Barat. Sejak tahun 1937 terdapat sebidang tanah adat dengan persil nomor 169 seluas ±33 Ha diatas tanah tersebut terdapat pohon mahoni yang telah ditanam oleh para masyarakat kelompok tani didaerah tersebut.
Pada 1973 terjadilah sengketa atas tanah adat itu, lantaran diduga telah dikuasai secara sepihak oleh pihak Perhutani KPH Ciamis. Penguasaan lahan tersebut
diperintahkan oleh Bupati Ciamis Engkong Komara. Dalam kasus ini, diduga kuat Bupati Ciamis Engkong Komara bersama kroninya merupakan “aktor dari penguasaan sepihak hutan milik masyarakat seluas ± 33 Ha dengan persil nomor 159 dan persil nomor 169 terdapat kekayaan milik masyarakat yakni pohon jati dan pohon mahoni
hasil dari menanam sendiri.” Ujar Faizal Ngabalin.
Kemudian dia membeberkan lagi bahwa
Pada tahun 2008 Bupati Ciamis Engkong Komara memerintahkan Perhutani untuk menebang pohon-pohon tersebut, hal itu sesuai dengan Surat Perintah penebangan yang dikeluarkan oleh Engkong Komara.
“Jika ditaksir dalam bentuk rupiah, hasil
dari penebangan pohon jati dan pohon mahoni milik masyarakat itu, bisa ditaksir mencapai 64 Miliar Rupiah. Dan kami menduga uang senilai 64 Miliar Rupiah dari hasil penjualan pohon-pohon tersebut tidak masuk ke dalam Kas Anggaran Daerah Kabupaten Ciamis” tambahnya.
Menurut dia, bahwa diduga kuat uang hasil penjualan itu dinikmati secara pribadi Bupati Engkong Komara bersama dengan kroninya.
Dugaan keterlibatan Sdr. Jeje Wiranata Bupati Ciamis dalam kasus pencurian kayu milik masyarakat Desa Cikalong ini saat Jeje masih menjabat sebagai Ketua DPRD Ciamis.
“Hal tersebut disanyalir untuk kepentingan Jeje Wiradinata dalam kepentingannya sebagai Calon Bupati Ciamis.”
Sebagai penutupnya, bahwa mereka akan terus melakukan aksi sampai ada titik terang dan masyarakat Desa Cikalong mendapatkan keadilan bagi harta benda mereka.
Maka dari itu, kami meminta agar masalah Pencurian kayu ini bisa segera
diusut hingga tuntas. Kami juga akan terus mengawal kasus ini sampai masyarakat Desa Cikalong mendapat keadilan dan hak atas harta benda mereka. Tutup Faizal Ngabalin {.}
