Redaksi Indonesia – Presiden Indonesia Joko Widodo dengan resmi mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) naik. Dia mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
Jokowi Mengungkapkan harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian”, (3/9/2022).
Sementara Menteri ESDM Arifin Tasrif mengumumkan pemerintah menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Serta solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
Selanjutnya, untuk Pertamax non subsidi naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Berlaku sejak 1 jam sejak pengumuman atau 14.30 WIB.
Badan Kordinator Himpunan Mahasiswa Islam Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) Dengan Tegas Menyampaikan Penolakan Terhadap Wacana Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi.
Diketahui, beban APBN terhadap sektor subsidi energi BBM sebesar Rp. 502,4 triliun bahkan diperkirakan bisa mencapai Rp. 600 triliun.
Dalam kondisi saat ini rencana kenaikan harga BBM subsidi bukanlah satu pilihan yang tepat.
Yamin, selaku PTKP BADKO HMI Jabodetabek-Banten menyampaikan Sebaiknya Pemerintah fokus mencari format pembatasan BBM subsidi yang selama ini diperkiran sebesar 60 persen tidak tepat sasaran sehingga menjadi beban APBN. Bukan malah menaikan harga BBM ditengah kondisi perekonomian rakyat yang belum pulih.
Jika pemerintah masih bertahan pada format kenaikan harga BBM subsidi dapat dipastikan akan memicu inflasi dan berdampak buruk pada daya beli masyarakat ditengah kondisi ekonomi rakyat yang belum pulih dari dampak pandemi Covid19.
Kalau pun pembantu – pembantu Presiden Jokowi dalam hal ini Menteri BUMN (Erick Tohir), Menteri ESDM (Arifin Tasrif)
yang bersangkutan jika tidak mampu mencari format dan memberikan solusi, baiknya Presiden Jokowi mengambil langkah tegas dengan reshuffle kedua menteri tersebut.
Disisi yang lain, sebaiknya pemerintah fokus pada pembangunan yang prioritas saja sehingga APBN tidak terbebani dengan proyek-proyek yang menguras APBN.
Lebih lanjut Yamin mengatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM subsidi yang berdampak buruk pada perekonomian rakyat, Dari awal wacana kenaikan harga BBM subsidi bergulir di publik kami sudah melakukan kajian serta aksi di Istana Negara, kementerian BUMN, dan DPR RI. Komitmen kami tetap sama yaitu menolak dengan tegas kenaikan harga BBM Subsidi. Tutupnya.(red)
