Politikus PDI Perjuangan itu bahkan mengusulkan pemerintahan ke depan membentuk kementerian baru yang khusus menangani data kependudukan dengan nama Kementerian Negara Kependudukan.
Hal itu, menurut dia, sangat rasional karena saat ini Indonesia sudah menuju sistem satu data untuk semua yang diawali dengan langkah pemerintah yang akan mulai mengintegrasikan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai pengganti nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Dalam diskusi tersebut, anggota KPU RI M. Afifuddin menegaskan bahwa KPU RI sangat siap menyelenggarakan Pemilu 2024 yang tahapannya mulai pada tanggal 14 Juni 2022.
Terkait dengan data pemilih, pihaknya sudah memadankan jumlah pemilih dengan data dari dukcapil, yaitu 190 juta pemilih. Saat ini tinggal 3 persen sekitar 12 juta sampai 13 juta yang sedang disinkronkan oleh KPU.
“Meskipun demikian, karena harus melakukan verifikasi atau pemutakhiran dan mencocokkan penelitian data pemilih itu, kami tetap melakukannya,” kata Afifuddin.(red)
