Redaksiindonesia.id – Ratusan Mahasiswa mulai bergerak mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi. Di antara yang Mahasiswa kritisi adalah menolak wacana jabatan presiden Joko Widodo tiga periode. Penolakan tiga periode itu disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) yang akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah kota besar di Indonesia.
Jumat (1/4/2022), AMI telah menggelar unjuk rasa di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka meminta Jokowi menyatakan sikap paling lambat Minggu (3/4/2022). Jika Jokowi tak kunjung merespons permintaan para Mahasiswa.
AMI pun berniat menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar. “Puluhan ribu Mahasiswa dari seluruh Indonesia akan turun ke jalan jika wacana ini terus dikumandangkan!” tulis AMI dalam keterangan resmi, Senin (3/4/2022).
Di Kota Bandung, Jawa Barat, ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) juga telah menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (1/4/2022) kemarin.
PRMB ini berasal dari kampus UPI, STEMBI, Polban, Unibi, Universitas Terbuka Bandung, Internasional Women University, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, dan Sekolah Tinggi Teknologi Bandung.
Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk besar di antaranya bertuliskan “Kenaikan Harga Pangan dan BBM Efek Rezim Jokowi”, atau “Multi-krisis Era Jokowi Bentuk Kemunduran Penyelenggaraan Negara”, “Yang Naik BBM Yang Turun Demokrasi”, ada juga poster mengecam isu perpanjangan periode pemerintahan Jokowi.
“Lawan, lawan, lawan dan menang! Hancurkan rezim penindas rakyat! Jokowi gagal, Jokowi gagal,” seru massa aksi secara serentak.
Selain menyebut Jokowi gagal, isu yang disuarakan di antaranya soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut dinilai akan memberatkan perekonomian masyarakat. Di tengah kondisi pandemi yang masih belum sepenuhnya pulih, kenaikan harga dirasa akan semakin membelit masyarakat pada situasi sulit.
Diketahui, pada tanggal 1 April 2022 ini secara resmi harga BBM jenis Pertamax mengalami kenaikan dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter.
“Ini jelas akan sangat memberatkan masyarakat,” kata koordinator aksi, Ilyasa Ali Husni.
Selain soal kenaikan BBM, mereka juga mengecam isu penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan tiga periode pemerintahan Jokowi. Menurut Mahasiswa, isu itu jelas-jelas menabrak konstitusi serta menunjukkan ancaman terhadap demokrasi dan reformasi yang sudah diperjuangkan lebih dulu oleh gerakan Mahasiswa pada 1998 lalu.
“Di masa pandemi, bukannya terus fokus pada pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, tapi malah sibuk membicarakan politik, ada wacana penundaan pemilu 2024,” teriak Mahasiswa saat berorasi.
Pengamat politik Jerry Massie mengatakan, ada benarnya Mahasiswa menilai pemerintahan Jokowi gagal. Karena saat ini utang RI juga sudah tembus Rp7 ribu triliun. Selain itu kenaikan BBM jenis Pertamax sampai Rp12.500 juga memukulkan pemerintahan Jokowi gagal untuk mengatur BBM agar bisa dinikmati rakyatnya.
“Bukan hanya itu, di era Jokowi sektor kejahatan investasi juga marak sampai mafia minyak goreng merajalela,” ujar Jerry Massie kepada Harian Terbit, Selasa (5/4/2022).
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini menegaskan, sejak tahun 2019 produksi CPO di Indonesia juga terus menurun. Pada 2021, produksi CPO menurun sebesar 0.9% dari tahun sebelumnya menjadi 46,89 juta ton. Padahal Indonesia penghasil CPO terbesar di dunia.
“Semua leading sektor kita gagal, penaganan Covid-19 hampir 2 tahun 1 bulan dengan anggaran diatas Rp.1.000 triliun justru kita gagal total,” paparnya.
“Bayangkan saja ada emak – emak yang tewa lantaran antri berjubel hanya untuk mendapatkan minyak goreng,” tambahnya.
Selain gagal mengolah minyak goreng, sambung Jerry, TKA pun merajelala sampai tukang las harus diimpor dari China. Sektor ekonomi makro dan mikro hingga moneter juga terpuruk.
Kegagalan di sektor agraria pun begitu masif yang mana peramlasan tanah milik warga bahkan pembayaram tak sesuai perjanjian dan komitmen yerus terjadi.
Oleh karena itu julukan “lip service” terhadap Jokowi oleh Mahasiswa ada benarnya. Dari sistem tata kelolah pemerintahan pun Jokowi sangat buruk dan amburadul yakni dalam kabinet terdapat 2 Menteri Investasi yakni Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahaladia. Parahnya lagi ada banyak rangkap jabatan di pemerintahan Jokowi sebut saja LBP sampai 6-7 jabatan disandangnya.
Belum lagi pengangkatan menteri yang bukan ahli di bidangnya sebut saja Menkominfo Jhony Platte, Menaker Ida Fauziah, Menristekdikti Nadiem Makarim, Mendag Muhammad Lutfi, Menkes Budi Gunadi, Menteri BUMN Erick Tohir sampai Menko Ekonomi Airlangga Hartarto.
“Sektor investasi agak sontoloyo yang mana SoftBank dari Jepang mundur dari mega proyek IKN di Kalimantan Timur. Pada 2020 lalu, SoftBank Corp dikabarkan akan berinvestasi sebesar US$ 100 miliar atau setara Rp 1.400 triliun,” jelasnya.
Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Tarigan Girsang mengatakan, suara Mahasiswa itu mewakili kegelisahan perasaan masyarakat atas kejadian yang dialami rakyat. Karena saat ini kebanyakan rakyat merasakan langka dan mahalnya sembako. Hal ini membuktikan bahwa rezim Jokowi tak mampu mengendalikan dan menjamin kebutuhan hidup orang banyak.
“Rakyat pada umumnya pasti mengamini bahwa kehidupan mereka semakin sulit saat dibawah pemerintahan rezim saat ini,” tandasnya.
Eki, panggilan akrab Edysa mengakui secara politik kekuatan penguasa selalu memframing seakan – akan pembangunan insfrastruktur dan lainnya berjalan pesat, tapi nyatanya kehidupan ekonomi rakyat tak membaik malah semakin sulit. Semua dialami oleh setiap kalangan.
“Ingat Mahasiswa itu punya orang tua dan mereka punya kebutuhan hidup yang masih berharap dari pendapatan orang tuanya. Jadi itulah yang mewakili suara suara Mahasiswa,” tegasnya.
Eki menuturkan, saat ini Jokowi berusaha meredam dengan mengumpulkan petinggi – petinggi ormas Mahasiswa di Istana. Namun pada dasarnya petinggi – petinggi ormas Mahasiswa tersebut adalah gerbong kosong. Selain itu yang dilakukan petinggi ormas Mahasiswa tersebut juga justru mencerai perasaan rakyat.
“Jadi Mahasiswa turun ke jalan itu suatu keniscayaan,” tandasnya.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mempersilakan Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menolak wacana jabatan presiden Joko Widodo tiga periode. Faldo berharap aksi unjuk rasa dilakukan secara tertib. Dia juga mengingatkan penerapan protokol kesehatan selama demonstrasi berlangsung.
“Mau aksi sebesar apapun, silakan saja, tidak mungkin dilarang-dilarang, ini negara demokrasi,” kata Faldo melalui keterangan tertulis, Selasa (5/4/2022).
Meski demikian, Faldo mengingatkan Presiden Joko Widodo telah menyatakan sikap tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi ucapnya, akan taat kepada aturan di konstitusi.
Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) itu merasa perdebatan soal perpanjangan masa jabatan tak perlu lagi dikembangkan. Namun, ia tak masalah jika Mahasiswa masih ingin unjuk rasa menolak wacana itu.
“Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat,” ujarnya.
“Bagi kami, fokus pemerintah saat ini adalah masalah pandemi, mudik Idulfitri, dan harga-harga,” imbuhnya.(red)
