Redaksiindonesia.id – Perpanjangan masa jabatan presiden lagi-lagi jadi pro kontra ditengah masyarakat. Wacana tentang penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi 3 periode masih terus menghangat dan menuai perdebatan panjang.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Generasi Milenial Indonesia (DPP GMI), Albar menilai sebagai negara demokrasi, menyatakan pendapat termasuk penundaan pemilu merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan, ia menyebutkan wacana tersebut sebuah pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan bangsa saat ini.
“Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif dan sesuai mekanisme UU, menurut saya itu akan bagus untuk stabilitas bangsa yang saat ini dalam kondisi kembali bangkit pasca pandemi” Ujarnya
Seperti yang kita ketahui, belum lama ini Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menambah daftar kelompok masyarakat yang mendukung Presiden Joko Widodo untuk menjabat tiga periode. Dan akan melakukan deklarasi nasional untuk mendukung penambahan masa jabatan presiden. Tentunya mekanisme tersebut harus melalui langkah konstitusi yang ditetapkan negara yaitu perubahan UUD atau mengeluarkan Dekrit Presiden.
“DPP GMI mendorong langkah pelaksanaan amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terkait perubahan periodisasi maksimal masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode. Tentunya ini sikap dan aspirasi yang sudah kami pikirkan kebaikannya untuk negara” tutupnya.
