Redaksiindonesia.id – Direktur Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI), Dinal Gusti mengapresiasi arahan Presiden Joko Widodo yang meminta kepada seluruh jajarannya agar di tahun ini mampu pastikan anggaran belanja barang-barang menggunakan produk buatan dalam negeri.
Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden itu adalah bentuk patriotisme modern yang perlu dijadikan semangat bagi jajarannya guna mempercepat pulihnya ekonomi nasional.
“Presiden Joko Widodo memberikan arahan khusus kepada jajarannya agar mampu pastikan anggaran belanja barang-barang buatan dalam negeri. Dalam pidato itu bagi kami ada pesan tersirat yang ingin disampaikan Presiden, yaitu pentingnya menggalakan semangat patriotisme modern dengan cara membeli produk-produk buatan dalam negeri. Tentunya hal ini sangat positif guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” terang Dinal, Selasa (29/3).
Komitmen Polri Terhadap Produk Dalam Negeri
Dinal juga turut mengapresiasi komitmen institusi Kepolisian yang menjadi salah satu lembaga negara yang mampu lampaui target minimum yang dicanangkan Kemenko Maritim dan Investasi sebesar 40 persen anggaran belanja harus dialokasikan untuk membeli barang-barang buatan dalam negeri.
“Di tahun sebelumnya, Polri menjadi salah satu institusi negara yang berhasil lampaui target minimum 40 persen yang diberlakukan oleh Kemenko Maritim dan Investasi dalam hal konsumsi barang-barang buatan dalam negeri. Hal itu dipertegas oleh informasi yang disampaikan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo–di mana Polri di tahun lalu mampu alokasikan 98 persen anggarannya untuk belanja produk asli buatan anak bangsa. Hal ini tentu sangat patriotik dan patut diberi apresiasi,” tuturnya.
Menurut Irjen Pol Dedi Prasetyo, dari keseluruhan total anggaran belanja barang-barang Polri, hanya 2 persen yang dialokasikan untuk membeli produk luar negeri.
Alasannya karena barang yang diperlukan Polri belum tersedia di dalam negeri. Barang yang dimaksud di antaranya adalah baju untuk tim penjinakkan bom (Jibom) untuk Gegana, dan Unit KBR (Kimia, Biologi, dan Radioaktif). Dua produk itu diketahui memerlukan kualitas atau standar yang cukup tinggi dalam hal ketahanan radiasi.
“Baju-baju yang tahan radiasi itu yang memproduksi orang-orang atau negara-negara yang pernah berurusan dengan radiasi nuklir karena ini menyangkut keselamatan tinggi anggota,” terang Dedi (Dikutip dari Republik Merdeka Online pada Senin, 28 Maret 2022).
Sukseskan Program P3DN
Pemerintah telah membuat Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau P3DN sebagai salah satu upaya untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk buatan dalam negeri dibandingkan produk impor.
Menurut sekretaris LSPI, Deni Wahyudi, Program P3DN terus menerus digencarkan oleh Pemerintah dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“Pemerintah terus menerus menggencarkan program P3DN baik di level kementerian atau lembaga dan juga masyarakat secara umum. Hadirnya Program ini diharapkan dapat menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional. Hal ini menurut kami sangat penting untuk diupayakan oleh seluruh anak bangsa demi mempercepat pulihnya ekonomi nasional,” kata Deni, (29/3).
Deni menambahkan, di tahun 2020 lalu, Indonesia sempat mengalami kontraksi ekonomi sebesar minus 2,07 persen. Angka ini menurutnya terbilang relatif kecil bila dibandingkan pertumbuhan negatif yang dialami negara-negara lain di masa pandemi Covid-19.
“Indonesia menjadi salah satu negara yang relatif mampu menjaga dampak pandemi Covid-19 pada perekonomian di level yang cukup moderat. Di mana pada tahun 2021 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu kembali ke zona positif di level 3,69 persen. Hal ini tentu sangat positif bila dibandingkan dengan situasi yang dialami negara-negara lain,” tambahnya.
Deni mengaku optimis arahan Presiden Joko Widodo kepada jajarannya untuk mengoptimalisasi belanja produk dalam negeri mampu merangsang pertumbuhan ekonomi.
“Di tahun ini Pemerintah targetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Target ini sangatlah realistis–di mana menurut data Badan Pusat Statistik (BPS)–bilamana pemerintah mampu mengoptimalkan belanjanya hingga Rp.500 triliun, maka bisa dipastikan Indonesia akan ciptakan hampir 2 juta lapangan kerja untuk masyarakat,” pungkas Deni.
