Redaksiindonesia.id – Rantai pasokan minyak goreng saat ini terganggu menyebabkan kelangkaan dan menyebabkan harga minyak goreng menjadi naik. Akibat kelangkaan minyak goreng yang terjadi, banyak ibu-ibu di daerah harus mengantre. DPP Generasi Milenial Indonesia (GMI) turut menyoroti masalah ini.
Kejadian seorang ibu meninggal dunia saat mengantri minyak goreng terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ibu tersebut bernama Sandra (41) meninggal ketika mengantre di salah satu ritel di Kecamatan Teluk Bayur, Sabtu (12/3) kemarin. Berselang satu hari Seorang warga Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rita Riyani (49), meninggal dunia setelah mengantre berjam-jam di pusat grosir untuk mendapatkan minyak goreng.
“Kami turut prihatin atas kejadian ini. Kami minta pemerintah dapat melihat akibat dari antrean minyak goreng yang langka dimana mana, semestinya hal ini tidak terjadi. Pemerintah harus bertanggungjawab agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi” Ujar Albar, Ketua Umum DPP GMI
pemerintah menetapkan aturan baru, yaitu harga minyak goreng kemasan disesuaikan dengan harga keekononomian atau harga pasar. Dan telah terjadi antrean panjang akibat kelangkaan dari minyak goreng dipasaran.
Menindaklanjuti juga informasi yang disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Muhammad Lutfi, dalam panggilan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada tanggal 17 Maret 2022 kemarin. Yang menyebutkan adanya mafia terkait kelangkaan minyak goreng.
“Kami minta Mendag menyampaikan data dan informasi yang real sehingga ucapan itu valid dan segera laporkan jika ada dugaan terkait mafia minyak goreng atau persaingan usaha yang tidak sehat ke KPPU. Kami melihat Mendag telah lari dari tanggungjawab dan Kalah melawan mafia tersebut” Lanjutnya.
Bersamaan dengan itu, pasokan minyak goreng di pasar masih mengalami kelangkaan. Masyarakat juga akhirnya mengantre untuk mendapatkan kebutuhan minyak goreng. Namun kenyataan dilapangan, kelangkaan tersebut juga membuat harga minyak goreng menjadi tidak stabil. Kami tidak melihat peran MenKo Perekonomian bertanggungjawab terhadap masalah ini.
Maka dari itu kami dari DPP GMI Mendesak presiden Jokowi tidak perlu lagi mengevaluasi kinerja 2 Kementerian ini dan segera copot jabatan Menteri Perdagangan M. lutfi dan Menko Perekonomian RI Airlangga Hartanto yang telah lalai dalam menjalankan tugas. Ungkapnya
