Jakarta—Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang dilangsungkan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, Presiden Joko Widodo memberikan arahan khusus kepada jajaran TNI-Polri. Di forum tersebut, Presiden meminta kepada TNI-Polri untuk bersikap tegak lurus dengan segala bentuk kebijakan yang telah dibuat oleh Negara—atau singkatnya menjalankan Politik Negara.
Ada sejumlah catatan yang disampaikan Presiden dalam kesempatan tersebut. Presiden menyoal sejumlah fenomena di mana masih adanya personel TNI-Polri yang memberikan kesempatan kepada penceramah radikal untuk mengisi kajian keagamaan di internal lembaga.
Tak hanya itu, Presiden juga meminta personel TNI-Polri beserta keluarganya untuk tidak terlibat aktif dalam perdebatan seputar isu Pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser, Kalimantan Utara.
Direktur Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI), Dinal Gusti menyebut apa yang disampaikan Presiden soal adanya personel TNI-Polri yang memberi ruang kepada penceramah radikal harus disikapi serius.
Menurutnya TNI-Polri harus steril dari paham-paham yang menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI. “TNI-Polri adalah benteng NKRI. Mereka difungsikan untuk melindungi bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman yang bersifat laten ataupun manifes. Apa yang disampaikan Presiden soal adanya personel TNI-Polri dan keluarganya yang masih saja mengundang penceramah radikal ini harus disikapi serius.” Kata Dinal
Bagi pria yang akrab disapa Dinal itu, apa yang dipersoalkan Presiden dalam Rapim TNI-Polri adalah representasi dari kekhawatiran masyarakat luas. “Kita tak ingin TNI-Polri yang kita banggakan disusupi oleh ideologi-ideologi yang mengancam keutuhan NKRI. Kami percaya Panglima TNI dan Kapolri mampu segera tertibkan persoalan ini.” Tambahnya.
Dinal juga menyoroti pernyataan Presiden Jokowi soal TNI-Polri hanya mengenal Politik Negara—di mana TNI-Polri tak diperkenankan untuk terlibat aktif dalam perpolitikan atau bersikap oposisi terhadap Pemerintah.
Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden dalam Rapim terkait TNI-Polri hanya mengenal Politik Negara ini sudah sangat tepat. “Dalam kamus berpikir TNI-Polri, tidak ada istilah demokrasi. Bersikap tunduk dan disiplin dengan segala bentuk kebijakan yang dibuat Pemerintah dan Parlemen adalah suatu keharusan, dan wajib menjadi kredo bagi segenap personel TNI-Polri beserta keluarganya. Mereka wajib mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah, bukan bersikap sebaliknya.” Tegasnya.
Di tempat berbeda, Deni Wahyudi selaku Sekretaris LSPI berharap Panglima TNI Andika Perkasa dan Kapolri Listyo Sigit mampu menterjemahkan pesan Presiden dalam Rapim TNI-Polri dengan baik. “Melihat sejumlah fenomena yang disikapi oleh Presiden Jokowi terkait adanya personel TNI-Polri beserta keluarganya yang menjadi sosok antagonis dalam skenario pembangunan nasional, kita sepenuhnya percayakan hal ini kepada Panglima TNI dan Kapolri.” Kata Deni
Deni juga optimis dan yakin dua pimpinan intitusi keamanan Negara tersebut mampu segera menertibkan personel-personelnya dari hal-hal yang bersifat kontraproduktif dengan cita-cita pembangunan nasional. “Kedepannya kita berharap personel TNI-Polri beserta keluarganya tak lagi memberi ruang bagi penceramah radikal—ataupun membangun sikap oposisi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat Pemerintah bersama Parlemen. TNI-Polri harus solid. Ini demi kebaikan bangsa dan negara. ” Tutup Deni. (Red)
