Jakarta – Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Sultra-Jakarta (IMP Sultra-Jakarta)pada jumat (04/03/22) Kembali menyambangi KPK RI, dalam Press Release di duga RP. 233 Miliar Dana PEN Kab. MUNA Sarat Korupsi.
Pemeriksaan Mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto sebagai tersangka suap terkait dengan pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) tahun 2021 melibatkan banyak pihak-pihak terkait, diantaranya adalah Andi Merya Nur (AMN) bupati KolakaTimur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Muna Laode M syukur ( LMS) sebagai pihak pemberi suap dan penerima suap.
Ardian adalah selaku pejabat Kemendagri yang memiliki kewenangan menyusun surat pertimbangan Mendagri atas permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Atas dasar kewenangan kuat seorang Mochamad Ardian Noervianto tersebut, Laode M Syukur yang disinyalir memiliki hubungan komunikasi yang cair. Sehingga memungkinkan seorang Andi Meya sebagai bupati yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan pinjaman Dana PEN meembangun kerjasama dengan Laode M Syukur sebagai aktor atau yang memfaslitasi pertemuan antara seorang Buapati Koltim dengan salah seorang pejabat penting di Kemendagri (Ardian).
Dalam pertemuan itu bupati KOLTIM mengajukan pinjam dana PEN sebesar RP. 350 miliar dan meminta Ardian selaku pejabat penting Kemendagri untuk mengawal dan mendukung proses pengajuannya. Dan dari hasil pertemuan tersebut Mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto meminta fee 3 persen secara bertahap dari nilai pinjaman tersebut. Dan Andi merya selaku bupati KOLTIM menyanggupi dan memberikan 2 miliar kepada Laode M Syukur sebagai tahapan awal.
Dengan penetapan Laode M Sykur ( LMS ) sebagai saksi pemberi suap dan memfasilitasi pertemuan antara Andi Merya sebagai Bupati dengan Ardian Noervianto sebagai pejabat Kemendagri, menegaskan bahwa Laode M Syukur sebagai aktor penting yang membuka ruang komunikasi dengan pejabat Kemendagri.
Atas dasar tersebutlah dugaan-dugaan liar muncul dan menjadi materi diskusi Ikatan Mahasiswa PascaSarjana ( IMP ) bahwa kami menduga ada keterlibatan Laode M Syukur (LMS) dalam keberhasilan pinjaman dana PEN kabupaten MUNA yang mendapatkan dana Pinjaman sebesar RP. 233 miliar. Sebab LMS adalah aktor dibalik Pinjaman dana PEN koltim. Dan diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah dokumen dan alat eletronik dari penggeledahan tiga lokasi dalam penyidikan kasus dugaan suap perihal pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya adalah kabupaten muna sebagai lokasi penyelidikan tersebut- ungkap laode izwar selaku korlap aksi
Berdasarkan materi pernyataan di atas, maka kami dari IKATAN MAHASISWA PASCA SARJANA ( IMP SULTRA-JAKARTA) dengan Tegas menyatakan sikap sebagai berikut :
1.IMP SULTRA-JAKARTA Meminta kepada Ketua KPK RI dan seluruh Komisioner untuk mengawal pengunaan dana PEN Daerah (Pemulihan Ekonomi Naisonal Daerah) di kabupaten Muna sarat akan terjadinya korupsi. Sebab kasus yang terjadi di Kolaka Utara (Kolut) diduga terkait dugaan kasus suap pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) tahun 2021.
2.IMP SULTRA-JAKARTA Mendesak KPK RI dan seluruh Komisioner untuk turun melakukan penyelidikan di Kabupaten MUNA. Karena tersangkahnya kadis DLH kabupaten Muna sebagai aktor pengajuan dana PEN kab. Kolaka Timur, kami menduga hal yang sama dilakukan oleh Aktor tersebut untuk kepentingan Kabupaten Muna.
3.IMP SULTRA-JAKARTA Meminta KPK RI dan seluruh Komisioner untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana PEN tahun 2022.
4.IMP SULTRA-JAKARTA Mendesak KPK RI dan seluruh Komisioner untuk sesegra mungkin memperjelas status saksi-saksi yang telah diperiksa yang diduga terlibat bersama aktor “LMS”.
IMP Sultra-Jakarta akan terus mengawal kasus ini sampai KPK RI kembali turun melakukan Investigasi di Kab. muna demi mengungkap pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut- tutup laode izwar korlap aksi. (red)
