Jakarta – Aliansi Solidaritas Aktivis ( ASA ) mengecam tindakan represif dan penagkapan terhadap warga desa wadas yang melakukan penolakan terkait akan dibukanya proyek penambangan batu andesit di desa wadas, Akan tetapi tindakan represif tersebut dilindungi oleh gubernur jawa tengah, Senin,14.02.2022.
Pernyataan Ganjar Pranowo yang mengatakan polisi yang datang hanya mengawal proses pengukuran dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, namun kenyataannya Ganjar tidak mampu mengawal ucapannya tersebut dengan proses yang humanis dan menjaga stabilitas di lapangan sehingga semua yang dikatakannya bertentangan dengan fakta pengepungan, penangkapan warga dan pendamping, intimidasi serta kekerasan yang dilakukan aparat di Desa Wadas.
Pernyatan tersebut ditentang keras oleh Pengurus ASA, apa yang terjadi dilapangan berbanding terbalik dengan realita dilapangan terhadap warga desa wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Kejadian ini, identik dengan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan aparat pada masa Orde Baru, di mana, sejumlah 250 personil dikerahkan untuk menggusur rakyat yang tertindas serta tidak menggunakan alat negara untuk menindas masyarakat. Padahal, jika tindakan kekerasan itu terus dilakukan oleh Polri setelah keluarnya UU Kepolisian, maka Polri akan bisa dijauhi masyarakat dan wajah Polri menjadi buram.
Kepercayaan terhadap Polri menjadi merosot. Sebab, di tubuh Polri tidak mencerminkan adanya Reformasi Polri yang telah dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menjunjung hak asasi manusia (HAM)”, Ungkap salah satu koodinator ASA.
Ini menjadi tanggung jawab Ganjar Pranowo selaku gubernur jawa tengah atas keputusan pemprov Jateng yang berdampak terhadap warga desa Wadas, bagaimana jadinya nanti Indonesia jika Ganjar terpilih menjadi presiden, sementara saat ini hanya demi proyek bendungan dia mengorbankan rakyat Desa Wadas.
Koordinator ASA mengatakan seluruh kejadian ini merupakan kebijakan pemerintah yang tidak baik, nyatanya terbukti bahwa kegiatan pengukuran lahan Quarry di desa Wadas mengabaikan prinsip Hak Asasi Manusia. Ganjar Pranowo selaku gub provinsi Jateng yang mengeluarkan kebijakan dalam menentukan Wadas sebagai salah satu Quarry untuk keperluan Bendungan harus bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Warga Desa Wadas.
“katanya tuanku ya rakyat, gubernur adalah mandat kenapa ucapan itu tidak terjadi pada masyarakat desa wadas malah sebaliknya iki piye??, Sosok Ganjar terlihat manis tapi kenyataannya bengis terhadap desa Wadas”, Ungkap Koordinator
Terakhir Aliansi Solidaritas Aktivis meminta presiden Jokowi memerintahkan Ganjar Pranowo untuk menghentikan tindakan Bengis di desa Wadas, hentikan tindakan represif dari pemerintah Jawa tengah terhadap Warga Desa Wadas dan meminta kepada Bapak Jokowi selaku Petugas Partai PDIP yang mempunyai slogan Partai nya Wong cilik agar memberikan sanksi kepada Ganjar Serta meminta kepada masyarakat Indonesia agar tidak terbujuk oleh Citra manis yang ditunjukan Ganjar namun Bengis terhadap Wong cilik di desa Wadas.
