Foto.Nando Wixen Koordinator Daerah BEM-Nus DKI Jakarta.(Dok.Istimewah)
Redaksijakarta.com – Kelangkaan minyak goreng di tingkat pedagang masih terjadi di berbagai daerah, sehingga mengakibatkan harganya sangat tinggi. Hal ini tentu membebani rumah tangga hingga pelaku usaha, terutama di sektor mikro. Terlebih, kenaikan ini tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Apalagi mereka yang baru bangkit dari hantaman Pandemi Covid-19.
Menanggapi hal itu, BEM Nusantara Koordinator Daerah (Korda) DKI Jakarta, Wixen Nando mendesak pemerintah untuk serius menangani persoalan tersebut. Jangan hanya mengeluarkan aturan saja tetapi tidak disertai dengan tindakannya.
“Diketahui saat ini harga minyak goreng di rintel modern dan pasar tradisional mengalami ketidakpastian harga, semua mengalami dilema harga dan kepastian ketersedian sampai hari ini belom ada kejelasan. Bulan januari lalu pemerintah menetapkan harga minyak goreng satu harga dengan tarif Rp.14.000.,00 , akan tetapi menginjak pertengahan februari masih di dapati harga minyak goreng tembus di kisaran Rp.17.000 – 18.000 per liter, dan itupun sulit di dapati oleh masyarakat”, ungkap Nando dalam keterangannya.(14/02/2022).
Meski demikian Nando beranggapan ketidakmampuan Pemerintah mengatasi kelangkaan dan mengendalikan harga minyak goreng yang telah terjadi selama dua bulan ini berimbas pada kanaikan harga, kami menilai gonta ganti kebijakan dinilai kurang tepat untuk meredam polemik minyak goreng.
Nando juga mengatakan ingin memastikan bagaimana kesiapan pemerintah atas kelangkaan minyak goreng menjelang bulan Ramadhan, kami juga meminta Pemerintah harus pikirkan solusi kelangkaan minyak goreng terkhususnya di pasar tradisional denga harga yang lebih terjangkau.
“Yang lebih peliknya lagi kenaikan dan kelangkaan minyak goreng juga di picu karna meningkatnya permintaan CPO untuk industri biodisel seiring dengan kebijakan penerapan B30 bukan hanya itu kelangkaan minyak goreng juga disebabkan permainan para kartel. ini juga membuktikan ketidakberdayaan pemerintah dalam menghadapi kartel, harusnya ada alternatif lain, karena kebutuhan pokok itu adalah prioritas utama bagi masyarakat”, Tutup Nando.*(red)
