Jakarta – Partai Demokrat saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau sering disapa AHY, yang terpilih secara aklamasi pada Kongres ke-V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020.
Sebelumnya partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini digoyang dengan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas oleh beberapa kadernya. Setelah sekitar 8 bulan berlalu sejak KLB digelar, konflik tersebut kini bergulir di meja hijau. Hasilnya, kubu KLB yang dipimpin Kepala Staf Presiden Moeldoko berulang kali menerima kekalahan.
Terbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan yang diajukan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun terkait pengesahan hasil KLB Deli Serdang.
Akan tetapi hingga bulan Februari 2022 kepemimpinan AHY menuai pro dan kontra di lingkaran Musyawarah Daerah (Musda) tingkat Provinsi tersebut, kisruh internal di Partai Demokrat makin runyam. Pasalnya, makin banyak kepengurusan di daerah yang pecah lantaran proses Musyawarah Daerah (Musda) yang bermasalah.
Setidaknya ini terlihat di 4 daerah, yakni DKI Jakarta, Riau, Lampung dan NTT. Sejumlah kader pun menyatakan mundur dari Partai Demokrat. Hal ini lantaran keputusan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dinilai tidak sesuai hasil Musda.
Ratusan kader Demokrat DKI Jakarta mengancam mundur, karena kecewa dengan proses Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat DKI. Ancaman para keder itu dinilai menambah daftar panjang kekecewaan atas Musda Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Semakin membuktikan bahwa demokrasi ala AHY dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi semua kader Partai Demokrat terutama pendukung calon ketua DPD,” kata Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, kepada wartawan, Kamis (3/2/22).
Fernando menambahkan, ini juga menunjukkan ketidakmampuan AHY dalam menjalankan demokrasi dan memimpin Demokrat.
“Saya memperkirakan akan ada lagi daerah-daerah yang akan kecewa atas proses musyawarah daerah, dan juga musyawarah cabang mengakibatkan mundurnya kader-kader Partai Demokrat di daerah,” ujarnya.
Fernando menyindir, baru tingkat Provinsi dilakukan Musyawarah Daerah, sudah menimbulkan beberapa persoalan, bagaimana dengan musyawarah cabang yang jumlahnya ratusan?.
“Bagaimana mau bermimpi menang pemilu dan AHY sebagai Presiden, sedangkan kader-kader Partai Demokrat banyak yang dikecewakan dan mundur,” ungkapnya.
“Kalau AHY tetap bertahan, kemungkinan Partai Demokrat akan sulit lolos parlementery threshold pada pemilu 2024 yang akan datang,” tukasnya.
Sebelumnya, ratusan kader Demokrat DKI Jakarta mengancam mundur, karena rasa kecewa dengan proses Musda Demokrat DKI Jakarta. Hal itu diungkapkan Kepala Bakomstra DPD Partai Demokrat DKI Sanusi, dan Anggota BPOKK DPD Partai Demokrat DKI, Ita.
Menurut keduanya, maraknya dugaan kejanggalan pada saat Musda Demokrat DKI, telah menodai dan menciderai proses musyawarah yang seharusnya berjalan demokratis dan bersih.
“Atas semua dugaan kecurangan dan perbuatan tidak terpuji yang terjadi pada Musda PD DKI Jakarta, sebagai Kader Partai Demokrat Kami mengetuk hati dan meminta kepada Dewan Kehormatan Partai untuk segera mengambil langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk meluruskan keputusan yang diambil berdasarkan data yang tidak sah,” kata Sanusi, Selasa (1/2/22).
“Ini dilakukan menjaga marwah Ketua Umum dan Partai Demokrat,” sambungnya.
Dikatakan Sanusi, ada dukungan ganda yang tidak dilihat oleh ketum AHY, padahal sudah tertuang dalam peraturan organisasi Partai Demokrat. Ini terjadi, diduga karena ulah oknum di BPOKK yang tidak netral dalam proses Musda DKI Jakarta.
“Dengan ini saya dan ratusan kawan kawan akan mengundurkan diri dari partai Demokrat, karena saya berpikir ketua terpilih yang sekarang diduga tidak melalui proses yang jujur dan transparansi,” kata Sanusi.
Hal senada diungkapkan Anggota BPOKK DPD PD DKI, Ita. Dirinya berharap Dewan Kehormatan Partai segera bertindak sesuai ketentuan yang berlaku. “Hal ini untuk memberi rasa keadilan untuk seluruh kader Partai Demokrat di DKI Jakarta,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono telah resmi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat DKI Jakarta periode 2021-2026. Mujiyono bahkan juga dipilih oleh Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.
Penetapan Mujiyono sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta setelah melewati Musda V pada Desember 2021 kemarin.
Setelah ditetapkan, Mujiyono memastikan akan bekerja demi mendapatkan kemenangan Pemilu 2024 mendatang.*(red)
