Redaksijakarta.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengkritik tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Dalam peristiwa tersebut, puluhan orang sempat diamankan namun kini sudah dipulangkan kembali setelah mendapat perhatian banyak publik.
“Dibalik aksi penangkapan tersebut juga terjadi intimidasi, ancaman fisik dan bahkan pemukulan. Hal itu seharusnya tidak perlu terjadi ditengah iklim demokrasi kita yang sedang berkembang,” ujar Rich Ilman Kabid PTKP PB HMI melalui sambungan telepon Sabtu (12/02/2022).
Bagi PB HMI hal tersebut sangat disayangkan, mereka mengatakan bahwa sejatinya institusi kepolisian yang menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat kini telah berubah menjadi momok yang menakutkan.
“Selain itu juga terjadi pemutusan jaringan komunikasi dan aliran listrik sehingga sangat jelas terlihat bahwa kejadian yang terjadi di Wadas tersistematis dan bukan spontanitas”, sambungnya.
PB HMI meminta Presiden RI Jokowi untuk menegur Kapolri dalam mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan pengaman. PB HMI meminta rencana membuka tambang dihentikan jika ada penolakan dari warga setempat.
“Seharusnya ketika ada masyarakat yang menolak adanya aktivitas disana kepolisian harus melakukan tindakan persuasif. Bukannya menurunkan ribuan aparatnya seolah-olah ingin mengajak perang masyarakat yang menolak”, ujar Rich Ilman.
Parahnya ketika terjadi kesalahan penanganan oleh aparat kepolisian justru banyak kelompok-kelompok ataupun individu-individu yang membenarkan tindakan tersebut.
“Kami PB HMI berharap agar bapak Presiden RI Jokowi segera mengevaluasi kinerja Kapolri bahkan bila perlu untuk dicopot karena kami menilai bahwa kinerja Kapolri sangat jauh dari slogan Presisi yang dibanggakannya”, tutup Kabid PTKP PB HMI.
Adapun persoalan yang terjadi di desa Wadas adalah bentuk kegagalan dari program kerja PRESISI yang notabenya bukan menakuti rakyat atau berintadak keras terhadap rakyat. PB HMI menambahkan
Maka dari itu PB HMI menghibau agar Perlunya langkah yang di ambil masyarakat Wadas adalah memberika MOSI Tidak percaya Terhadap Program Kerja PRESISI Kapolri yang tidak berpihak kepada Rakyat.*(red)
