Selenggarakan FGD bertajuk “Transjakarta, Masih Amankah?”, PW GPII Jakarta Raya pertanyakan pertanggungjawaban serta langkah pencegahan dan penyelesaiannya.
Selasa (28/12), PW GPII Jakarta selenggarakan Focus Group Discussion dengan tema “Transjakarta, Masih Amankah?”. Kegiatan FGD ini mengambil tempat di Sekretariat PP GPII, Jalan Menteng Raya, No. 58. FGD yang dihadiri kader GPII se-Jakarta Raya ini mengundang tiga narasumber, yakni Ahmad Sulhy (Jakarta Monitoring Network), O.Z Hamid Nur Hidayat (Ketua PP GPII Bid. Perhubungan) dan M. Dede Gusli Piliang (Praktisi Hukum).
Berjalan cukup panjang, FGD ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan keamanan Transjakarta sebagai transportasi publik. Diungkapkan dalam diskusi ini, bahwa selama Januari-Oktober 2021 telah terjadi 502 kecelakaan yang melibatkan Transjakarta. 88% dari seluruh kecelakan tersebut pun disebabkan oleh Transjakarta itu sendiri, sedangkan 12% lainnya Transjakarta lah yang ditabrak. Belum lagi dalam 2 bulan terakhir (November-Desember) juga sudah terjadi beberapa kecelakaan Transjakarta baru yang belum terdata.
Anto selaku ketua umum PW GPII Jakarta Raya menyayangkan banyaknya kecelakaan yang melibatkan bus transjakarta. “Bahkan sampai ada kejadian bus mogok di atas rel kereta api, ini sangat membahayakan, ” Ucap Anto.
Dalam kesempatan bicaranya, Ahmad Sulhy menyampaikan bahwa, PT. Transjakarta dalam operasinya melibatkan 6 mitra perusahaan yang mengoperasikan armadanya masing-masing. Berkaitan dengan beberapa kecelakaan terakhir pun, “PT. Transjakarta sudah mengambil langkah penyelesaian dengan melibatkan KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi). Selain itu, PT. Transjakarta juga sudah menerbitkan pemberhentian kerjasama sementara dengan dua operator mitra yang terlibat kecelakaan, yakni PT. Steady Safe dan PT. Mayasari Bhakti.” Ungkap, Ahmad Sulhy.
Kemudian, O.Z Hamid Nur Hidayat pun menambahkan bahwa persoalan transportasi di Jabodetabek juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena adanya BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) dalam Kementerian Perhubungan. Ia pun mengungkapkan bahwa, Presiden Jokowi sangat memperhatikan persoalan transportasi ini, yang mana dalam Perencanaan Sistranas (Sistem Transportasi Nasional), Jokowi menekankan tiga aspek, yakni Hardware (Infrastruktur), Software (Teknologi), serta Brainware (Petugas Tranportasi). Sedangkan M. Dede Gusli Piliang lebih menyoroti lambatnya respon Pemprov DKI sebagai pemegang saham terbesar di PT. Transjakarta. Menurutnya, Pemprov DKI harus lebih tegas pada direksi PT. Transjakarta agar terwujud perbaikan manajemem organisasi.
Diakhir FGD, PW GPII Jakarta Raya menyampaikan rencana tindak lanjut dari kegiatan ini. Eka Joko Fajarianto selaku Ketua Umum PP GPII, mengungkapkan bahwa, “keseluruhan hasil diskusi ini akan dibuat dalam bentuk poin-poin rekomendasi yang kemudian akan kita sampaikan melalui audiensi dengan pihak Pemprov maupun pihak PT. Transjakarta.”. Ia juga menyampaikan salah satu poin utama yang hendak direkomendasikan ialah untuk mendorong realisasi dari rekomendasi KNKT mengenai pendirian Badan Manajemen Resiko di internal PT. Transjakarta. Namun, menurut PW GPII Jakarta Raya, badan baru ini haruslah setingkat direksi agar lebih efektif dalam kinerjanya, serta terwujud manajemen organisasi yang baik.
