Jakarta—Di tengah bangsa dan negara yang sedang berupaya bangkit dari segala sisi, kabar tak sedap berhembus dari PT Pertamina. Kali ini adalah ancaman mogok massal yang ingin dilakukan oleh Serikat Pekerja Pertamina. Mereka mengklaim telah dirugikan oleh sejumlah aturan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Aksi mogok massal yang direncanakan oleh Serikat Buruh Pertamina tersebut dikabarkan akan dilakukan pada tanggal 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022. Isu ini dinilai oleh Sekjend Indonesian Community Energy and Research (ICER), Dinal Gusti berpotensi membuat penderitaan masyarakat bertambah di tengah Pandemi yang belum usai.
“Isu mogok massal Buruh Pertamina ini sangat menganggu aktivitas warga negara, khususnya dalam aspek ekonomi. Di tengah bangsa Indonesia yang tengah bersemangat untuk kembali pulih dari segala sisi, kehadiran isu mogok massal ini kami nilai sangat melukai hati masyarakat. Pandemi belum usai, dan jangan tambah penderitaan masyarakat dengan aksi tersebut.” Kata Dinal, di Bogor, Jawa Barat (23/12/2021).
Masih menurut Dinal, ancaman mogok massal yang akan dilakukan oleh Serikat Pekerja Pertamina menjelang pergantian tahun ini sangat problematis dan juga tidak peka dengan situasi nasional.
“Kita cermati dampak buruk yang akan dihasilkan nantinya dengan inisiasi pemogokan kerja ini. Pasokan BBM seantero Republik menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) berpotensi akan terganggu. Hal ini sangat merugikan masyarakat bilamana terjadi. Untuk itu kami harap opsi dialog dikedepankan. Tolong kesampingkan ego. Situasi Nasional tidak memungkinkan hal itu terjadi. Tolong dipertimbangkan hal ini.” Tegas Dinal.
Di lain kesempatan, Wakil Ketua ICER, Deni Wahyudi menilai ancaman mogok massal Pekerja Pertamina menjelang akhir tahun ini tak hanya problematis, namun juga bermuatan politis.
“Ancaman mogok massal Serikat Pekerja Pertamina yang dikabarkan akan dilakukan dalam waktu dekat ini sangat problematis dari segi aturan yang digugat. Hal itu bisa diamati dari ketidakjelasan aturan atau poin dari perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diklaim telah merugikan pekerja. Kita wajib pertanyakan hal ini. Apa jangan-jangan ada motif lain di balik ancaman mogok ini?” Kata Deni dalam keterangan persnya via telpon.
Deni menduga muatan politik di balik ancaman mogok massal ini lebih kuat dari apa yang normatifnya menjadi alasan Buruh melakukan aksi, yakni ketidakjelasan relasi Industrial antara Buruh dengan jajaran Direksi Perusahaan.
Adanya isu pencopotan Direktur Utama Pertamina dalam aksi tersebut menurutnya memperkuat dugaan tersebut.
“Muatan politik dari ancaman mogok massal yang dikeluarkan oleh Serikat Pekerja Pertamina ini sangat vulgar. Yang menjadi sasaran utama adalah Ibu Direkur Utama PT Pertamina,Nicke Widyawati. Seolah-olah problem yang ditudingkan hanya menjadi tanggung jawab Dirut. Padahal putusan apapun terlebih dahulu dipertimbangkan dan didialogkan oleh jajaran Direksi dan Komisaris. Kita patut menduga adanya kolaborasi jahat di jajaran Direksi yang inginkan posisi yang dipegang Ibu Nicke.” Tegas Deni.
Di akhir kesempatan, Dinal Gusti memberikan keterangan tambahan bahwa ICER menolak keras ancaman mogok massal Pekerja Pertamina yang dikomandoi oleh Serikat Pekerja.
“Kita tolak keras ancaman aksi mogok Pekerja Pertamina tersebut. Selain faktor ketidakjelasan motif industrial yang diusung, aksi tersebut sangatlah politis dan tidak menimbang perasaan publik dan juga Pemerintah yang tengah berjuang keras memulihkan bangsa dan negara. Mohon kedepankan rasio, kesampingkan ego. Posisi Pertamina sangat Vital. Rakyat tidak terima Pertamina dilumpuhkan oleh kepentingan politis oknum tertentu.” Pungkas Dinal mengakhiri sesi wawancara. (Red)
