Redaksiindonesia.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merasa geram dengan banyaknya permainan kotor di pelabuhan Indonesia. Karenanya, Luhut meminta KPK, Polri, dan Kejaksaan membentuk task force atau satuan tugas untuk memonitoring dalam rangka menumpas dan menangkap serta memenjarakan gerombolan mafia pelabuhan yang telah merugikan negara.
Permintaan Luhut penjarakan mafia pelabuhan disambut positif oleh pelbagai pihak karena dinilai tepat di tengah masifinya permainan kotor di pelabuhan sehingga patut didukung oleh publik.
PJ Ketua Umum PB HMI Romadhon JASN mendukung upaya penumpasan mafia pelabuhan karena jelas-jelas menghambat Indonesia menjadi negara maju terutama dalam menekan ongkos logistik.
“Saya kira udah tepat permintaan pak Luhut, kami dukung tumpas dan penjarakan mafia pelabuhan ini, sebab negara dirugikan karena jelas ini menghambat,” kata Romadhon JASN kepada media di Jakarta, Senin (15/11).
Karena itu, Romadhon berharap semua penegak hukum KPK, Kepolisian dan Kejaksaan harus bergerak cepat melakukan monitoring untuk menumpas gerombolan mafia pelabuhan tersebut sehingga sektor pelabuhan tidak terus-menerus menjadi arena permainan kotor para mafia.
“Aparat penagak hukum rupaya udah gerak cepat, saya lihat KPK, Polri, dan Kejaksaan mulai melakukan upaya-upaya penegakan hukum, itu harapan kami supaya pelabuhan ini ngak jadi sarang mafia,” ungkapnya
Apalagi lanjut Romadhon, Luhut sudah menyampaikan laporan kepada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan terkait praktek bisnis kotor mafia di sektor pelabuhan yang sudah terbukti merusak sistem dan tata kelola di pelabuhan.
“Saya kira niat beliau tulus untuk menumpas mafia pelabuhan, buktinya beliau sampai lapor ke Deputi Pencegahan dan monitoring KPK, kalau dibiarkan mafia ini udah merusak sistem jadi jagan ditolerir,” tegas Romadhon
