Sudirman Hasyim
(Direktur Ekeskutif Bakornas LEMI PB HMI Periode 2021-2023)
Redaksijakarta.com-Jakarta|Negara yang kaya akan sumber daya alamnya juga disebut negara poros maritim dunia sebagai sorotan dunia bernama Indonesia beberapa tahun belakangan mendapatkan ujian yang sulit serta tantangan yang kompleks.
Bencana penyakit yang datang tidak diundang walaupun ada informasinya, penyakit yang tidak terlihat sekaligus bencana yang sekejap menelan korban jiwa dengan ratusan nyawa, bencana penyakit itu disebut Coronavirus disease 2019 (Covid-19), penyakit yang sangat menghebohkan seluruh dunia karena dalam waktu yang cepat mampu menyebar ke negara-negara didunia.
Covid-19 membuat semua aspek kehidupan berubah dalam waktu yang singkat baik pada aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keadaan sosial umumnya masyarakat Indonesia.
Covid-19 yang sampai hari ini menjadi penyakit mendunia serta tidak pernah sunyi ditelinga publik, tercatat di Indonesia, kasus COVID-19 terjadi pada bulan Maret 2020 di Kota Depok, Jawa Barat. Setelahnya, penyebaran COVID-19 terjadi secara cepat hingga dalam kurun waktu satu bulan, jumlah infeksi COVID-19 mencapai lebih dari 1.500 kasus dengan jumlah kematian mencapai 139 orang.
Hingga akhir bulan Maret 2021, jumlah konfirmasi kasus COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 1,3 juta orang dengan jumlah kematian lebih dari 40 ribu orang oleh karena itulah sudah menjadi masalah bersama baik dilevel pemerintahan maupun masyarakat biasa atau biasa disebut (akar rumput).
Dengan demikianlah Pemerintah mulai mendiagnosa covid-19 dengan beberapa metode pendiagnosanya diantaranya; Rapid test,Swab, dan PCR ( polymerase chain reaction ). Namun disini penulis lebih fokus pada PCR sebagai segala bentuk syarat administrasi di seluruh moda Transportasi bagi masyarakat yang melakukan aktifitasnya.
PCR mempersulit rakyat membuat senang pejabat.
Polymerase chain reaction (PCR) menjadi salah satu syarat yang tidak lagi terdengar asing ditelinga masyarakat luas mengingat karena semua moda transportasi publik hari ini diharuskan oleh negara agar masyarakat memilikinya ibaratnya PCR adalah keharusan dari yang wajib yakni (Vaksin), artinya bahwa jika dari kedua syarat diantara salah satunya tidak ada maka aktifitas masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik.
Beberapa waktu yang lalu ramai diperbincangkan dimedia sosial tentang harga PCR yang sudah diturunkan oleh Pemerintah Indonesia yang awal harganya mencapai Rp.800.000 sampai Rp.900.000 kemudian diturunkan oleh Presiden Jokowidodo menjadi Rp.500.000 dan selanjutnya kabar terbaru sekarang yang menghebohkan publik bahkan membuat hati publik riang gembira dengan menurunnya harga PCR menjadi Rp. 300.000. Walaupun sebenarnya disisi kebijakn terlihat kordinasi internal kabinet Indonesia maju dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat terlihat tidak integratif dan terpadu.
Pembiayaan PCR yang begitu lama mencekik kehidupan masyarakat kecil diruang moda transportasi seakan kembali mendapatkan angin segar dengan kebijakan penurunan biaya, namun ternyata angin segar itu bersifat sementara belaka.
Hal ini karena publik dibuat kaget dengan beberapa berita yang mempublikasi tentang sejumlah Menteri yang terlibat melakukan bisnis PCR, sejumlah menteri itu adalah Erick Thoir dan Luhut Binsar Panjaitan sebagaimana yang dirilis oleh “ Majalah Tempo pada tanggal 01 November 2021 bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diduga ada dalam lingkaran bisnis polymerase chain reaction, hal itu terlihat dari dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, tercatat mengempit saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi mengantongi 242 lembar saham senilai Rp.242 juta di GSI. GSI merupakan perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR. Perusahaan ini memiliki lima cabang di Jakarta”. Sementara Yayasan Adaro merupakan organisasi nirlaba di bawah PT Adaro Energy Tbk, yang bergerak di bidang pertambangan. Di Adaro, Garibaldi Thohir—kakak Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir—duduk sebagai presiden direktur dan mengantongi 6,18 persen saham.
Ditengah situasi 27, 54 juta penduduk atau 10,14 masyarakat Indonesia berstatus miskin, dan Juga disaat Utang negara Indonesia berada pada masa tenggang yang sulit yakni berkisar Rp. 6.419,51 Triliun masa pandemi covid-19 para elit negara sibuk melakukan bisnis dan menarik keuntungan dari rakyatnya sendiri. Fenomena ini disebut oleh Friedrich Naumann Stiftung sebagai kartel dimana PCR dijadikan sebagai lahan bisnis untuk bersaing dilevel elit pejabat negara dalam menetapkan harga dan distribusi barang yang homogen.
Hal ini sebenarnya menggambarkan bahwa dimasa pandemi dengan adanya PCR ini membuat orang kaya semakin kaya orang miskin semakin dimiskinkan bahasa lain dengan situasi kesehatan publik gonjang ganjing dengan Covid-19 dan hanya kesehatanlah yang menjadi titik sasaran masyarakat agar bisa menjaga imunitas mereka namun mirisnya yang terjadi adalah kesehatan dipandang oleh pejabat negara Indonesia sebagai lahan bisnis didalam lahannya ditanamkan komoditas bernama polymerase chain reaction (PCR).
Lahan dengan komoditi PCR yang dibisniskan ini memberikan alarm pengingat sekaligus pemantik bagi publik bahwa elit pejabat negara kita hari ini kecenderungan lebih mengedepankan cara pandang kapitalisme mereka dibandingkan sebagai figur publik yang memiliki tanggungjawab sosial.
Idealnya ditengah pandemi covid-19 ini negara menciptakan pelayanan publik disektor kesehatan yang mudah, murah dan tidak mempersulit rakyat. Termasuk juga negara harus menjaga keseimbangan ekonomi rakyat yang terpuruk dimasa pandemi Covid-19 dengan melakukan penekanan biaya dan akses ekonomi yang dapat dijangkau oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian maka sudah tentu akan menciptakan stabilitas ekonomi dan kesehetan yang berimbang hingga tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
