Redaksijakarta.com – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Sosial Demokrasi (Ampsi) memberi rapor merah kinerja Dirut Perusahaaan Daerah Air Minum (PDAM TP), Solihat. Hal itu disampaikan saat unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Bekasi dan kantor perusahaan air minum milik Pemkot Bekasi, Senin (25/10/2021).
“Rapor merah itu tidak ujug-ujug diberikan, tapi berdasarkan kajian dan informasi yang kami dapatkan secara faktual,” demikian disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) Ampsi, Riski Saputra Bagariang kepada wartawan.
Riski menyebut ada 5 catatan merah atas kinerja Solihat selaku Dirut PDAM Tirta Patriot. Yang pertama, selama 4 tahun (satu periode) menjabat Dirut PDAM Tirta Patriot, dari sekitar 40 ribu jumlah pelanggan, Solihat hanya bisa menambah sekitar 9000 pelanggan.
“Ini sangat jauh dari representasi jumlah pengguna layanan air bersih PDAM Tirta Patriot jika dilihat dari penduduk Kota Bekasi yang jumlahnya sekitar 3 juta jiwa,” ungkap dia.
Selanjutnya yang kedua, papar Riski, Solihat telah gagal melaksanakan perintah Wali Kota Bekasi sebagai owner PDAM Tirta Patriot untuk mengakuisisi aset PDAM Tita Bhagasasi yang ada di wilayah Kota Bekasi.
“Padahal akuisisi itu dalam rangka pengembangan dan pelayanan air bersih buat masyarakat Kota Bekasi,” sebut dia.
Catatan merah ketiga, menurut dia, Solihat telah melakukan investasi gagal dan merugi pada SPAM Jatisari.
“Tercatat SPAM Jatisari merugi sejak dioperasikan pada Bulan Agustus 2019 sampai saat ini, dengan rata-rata kerugian 200 juta per bulan, sehingga mencapai jumlah kerugian sekitar 5,4 miliar yang sangat membebani keuangan perusahaan,” beber Riski.
Selanjutnya yang keempat, sambung dia, Solihat dalam masa kepemimpinannya melakukan kebijakan pemakaian air baku curah kepada BPP SPAM PUPR selama sekitar 20 bulan terakhir, dengan jumlah pembelian sekitar 250 juta per bulan dan belum dibayarkan kepada BPP SPAM sekitar 5 miliar, dan tidak tercatat sebagai utang dalam laporan keuangan perusahaan.
Catatan merah yang terakhir (kelima), papar dia, Solihat telah membuat kebijakan sistem outsourcing terhadap sistem keamanan perusahaan yang membebani keuangan perusahaan sekitar 800 juta pertahun.
“Anggaran 800 juta itu tidak dibarengi dengan keahlian personil keamanan, dan bahkan kurang memadai,” tandas dia.
Atas dasar poin-poin kajian dan informasi tersebut, Ampsi pun menyampaikan 4 tuntutan, yaitu:
1.Solihat agar mundur dari jabatannya sebagai Dirut PDAM Tirta Patriot.
2. Kejaksaan Negeri Bekasi untuk mengaudit keuangan PDAM Tirta Patriot selama kurun waktu 4 tahun terakhir.
3. Menuntut kepada Komisi III DPRD Kota Bekasi untuk melakukan investigasi terhadap poin-poin di atas khususnya SPAM Jatisari.
4.Kepada Wali Kota Bekasi agar mengevaluasi kinerja Solihat selaku Dirut PDAM Tirta Patriot, dan mempertimbangkan kembali pencalonannya untuk kedua kalinya. (RED)
