Oleh : Sudirman Hasyim
Pelaksanaan pemilu dan pilkada pada tahun 2024 merupakan hajatan demokrasi besar dalam waktu yang sama sehingga butuh persiapan yang matang dan antisipatif.
Pelaksanaan Pemilu 2024 harus melibatkan semua stakholder dan seluruh elemen juga perlu strategi dan metode untuk meyakinkan publik yang baik karena pada waktu yang sama rakyat yang menjadi konstituen juga beragam sekali kemudian yang harus persiapan maupun disusun sejak saat ini adalah penyusunan regulasi, pengembangan aplikasi infrastruktur, uji coba, simulasi dan waktu sosialisasi.
Ada beberapa poin tantangan Pemilu 2024 yakni masalah makro, masalag teknis, dan masalah SDM ad hock. “Masalah makro adanya ketentuan dalam UU pemilu dan pilkada yang multitafsir membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan pidana.
Kemudian, permasalahan teknis, pertama irisan tahapan antara pemilu dan pilkada. Kedua kesulitan akses jaringan teknologi informasi di berbagai daerah terutama wilayah Indonesia timur. Ketiga, kendala geografis di daerah yang terisolir, dan keempat yakni keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).
“Misalnya dalam IT adjudikasi yang bersifat video conference agak sulit di Indonesia timur padahal pada saat pandemi seperti ini yang video conference bisa dilakukan.
Ketiga, permasalahan SDM ad hoc yaitu kesulitan rekruitmen SDM adhoc dan kapasitas SDM adhoc dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung.
Peran kader HMI dalam proses Pilkada sangat dibutuhkan terutama SDM (kader-kader HMI) supaya memastikan bagaimana agar proses Pilkada berjalan sesuai rule of the game, sesuai aturan sebagaimana dalam perundang-undangan. HMI juga telah mendistribusikan kader-kadernya untuk ikut dalam proses pengabdian menjadi penyelenggara Pilkada seperti di KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia.
