Redaksijakarta.com-Cianjur|Ditengah pandemi Covid-19 yang berdampak kepada kehidupan masyarakat dalam segala bidang tidak terkecuali dalam hal ekonomi, untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, Pemda Cianjur menggelontorkan 12 Miliar untuk bantuan beras kepada 102.199 KK berasal dari Belanja Tak Terduga (BTT) APBD Cianjur TA 2020.
Ari Kurniawan mempertanyakan penggunaan anggaran sebanyak 12 Miliar tersebut yang di nilainya tidak sesuai dengan barang yang diberikan kepada masyarakat.
“Dari data yang dilaporkan Bupati Cianjur sebesar 12 Miliar untuk 102.199 KK dan taksiran kami harga jual beras medium CPPD Bulog sekitar 10.973 per KG nya, temuan dilapangan beras tersebut kotor dan bau. Hitungan kami itu harganya dikisaran Rp.8000an harga pasaran beras yang beredar tersebut tidak sesuai harga jual Bulog jadi hanya terpakai 8 sampai 9 Miliaran dan ada dugaan korupsi sebesar 3 sampai 4 Miliar,” ungkap Ari Kurniawan dalam rilisnya, Selasa (31/8/2021).
Ari (yang akrab disapa) mempertanyakan harga barang dan kualitas yang diberikan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan harga jual dari bulog.
Sementara itu Hasil Audiensi GMPCB dengan Kabid Dayasos Dinsos yaitu Bidang Dayasos Surya Wijaya mengatakan hanya memberikan data penerima manfaat dan tidak tahu menahu terkait pengajuan dan pengadaan beras untuk masyarakat terdampak covid-19.
GMPCB menduga ada KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di Dalam pengadaan beras bantuan covid-19 pertama, GMPCB juga menduga pergantian Kadis Dinsos Ahmad Mutawali menjadi kadis kearsipan dan perpustakaan adalah untuk menutupi dugaan kasus korupsi bansos.
