saat diskusi virtual zoom
Redaksijakarta.com-Jakarta.Merespon nasib kondisi Tenaga Kerja Kesehatan (Nekes) di Indonesia, Bidang Pengembangan Profesi PB HMI 2021-2023, Kamis 5 Agustus 2021 melalui Media Virtual Zoom Meeting selenggarakan Bincang Profesi dan soalkan “nasib nakes ditengah pandemi Covid-19.
Ketua Bidang Pengembangan Profesi PB HMI Rifal Maulana mengatakan, Nasib Nakes perlu diperhatikan secara khusus dan serius sebagai tenaga kesehatan yang saat ini berjuang bersama dan terdepan ditengah pandemi Covid-19. Rifalpun menegaskan bahwa dirinya akan terus bersama-sama mengawal persoalan ini “saya akan mengawal persoalan ini sampai tuntas”.
Sementara itu Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan tersebut. Raihan menyoroti soal efek domino pandemi Covid-19 yang harus segera diakhiri karna mencam terjadinya krisis ke semua sektor. Sementara menyinggung soal Nasib Nakes Raihan meminta agar diperhatikan secara khusus. Apalagi mereka jarang disoroti tetapi mereka sejak awal dan terdepan dalam bekerja menangani pandemi Covid-19.
Sementara itu pemantik kegiatan dalam Bicang Profesi dr. Fachrurrozi Basalamah Ketua Badan Kordinasi Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam PB HMI, menyoal banyaknya nakes yang jadi korban dan insentif tenaga kesehatan perlu menjadi perhatian.
Dalam kegiatan tersebut, Bidang Pengembangan Profesi PB HMI berharap besar agar Kementerian Kesehatan Bisa Hadir Langsung di acara selanjutnya agar diskusi persoalan ini bisa terang dan menghasilkan solusi yang tepat. Begitu juga melalui acara tersebut, menitipkan harapan agar perhatian Kementrian Kesehatan bisa lebih kepada seluruh Tenaga Kerja Kesehatan di Indonesia.
Sementara narasumber yang hadir pada saat itu hadir dari Komisi IX DPR RI Saleh Dauly, Ikatan Perawat Indonesia Bapak Maryanto dan dr. Adib Khomaidi dari Ikatan Dokter Indonesia.
Dalam Bicang Profesi yang diselenggarakan Bidang Pengembangan Profesi PB HMI, setidaknya mecuak beberapa persoalan yang harus disegera diselesaikan Pemerintah Indonesia menyangkut tenaga kerja kesehatan di Indonesia.
Pertama, soal pemerataan tenaga kerja kesehatan di Indonesia, pemerintah perlu melakukakan pemerataan.
Kedua, Jumlah Tenaga Kesehatan tidak sebanding dengan jumlah persentase penduduk di Indonesia penyebabnya diantaranya karna sulitnya untuk bisa dapat Surat Tanda Registrasi (STR). Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan untuk melakukan kebijakan untuk mendorong percepatan penambahan jumlah lulusan tenaga kerja kesehatan tanpa mengurangi kualitas standarnya.
Ketiga, Dalam masa pandemi saat ini diperlukan relawan yang banyak, agar pemerintah pusat dan daerah serius memperhatikan penambahan tenaga relawan.
Keempat, Insentif tenaga kerja kesehatan harus segera dicairkan. Pemerintah Daerah harus berperan aktif untuk merealisasikan seluruh dana-dana insentif kepada Nakes yang sudah bekerja mempertaruhkan nyawa.
Kelima, Kriminalisasi Nakes dan begitu juga perawat dilingkungan sosial akibat ditugaskan di ruang Isolasi Mandiri harus diperharikan agar kondisi ini tidak terjadi.
Keenam, Tumpang tindih tugas dan peran Tenaga kerja kesehatan di Indonesia mengakibatkan mutu layanan menjadi berkurang. Sementara itu Beban kerja yang dihadapi dimasa pandemi menuntut keselamatan semua pihak termasuk Nakes. Untuk itulah pemerintah harus menelusuri secara mendalam atas semua permasalahan saat ini kususnya menyangkut tenaga kerja kesehatan di Indonesia.
Untuk diketahui bersama bahwa kegiatan Bincang Profesi yang digagas oleh Bidang Pengembangan Profesi PB HMI 2021-2023 akan terus berlanjut secara rutin. Termasuk pendalaman kasus Nakes saat ini yang membutuhkan perhatian serius. Acara Bincang Profesi PB HMI ditutup dengan statmen pemantik dr. Fachurrurozi agar penanganan Pandemi Covid-19 dikerjakan secara bersama gotong royong dan diselesaikan secara keseluruhan baik dari hulu maupun dari hilir. Ungkapnya
