Redaksijakarta.com-Jakarta.Menurut Batra Adiwijaya Ningrat selaku Wakil Bendahara Umum Bidang Pembangunan Demokrasi, politik dan Pemerintahan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengatakan bahwa Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali, Yang diberlakukan mulai tanggal 3 – 20 Juli 2021, kemudian dilanjutkan PPKM Level 4 hingga 25 Juli 2021, dan pemerintah perpanjang sampai tanggal 2 Agustus adalah bentuk ketidak matangnya perencanaan penyelesaian Penularan Covid 19 dari pemerintah Pusat.
Pemerintah saat ini terlihat seperti sedang melakukan sebuah coba-coba bukan sedang melakukan penyelesaian masalah, terbukti kebijakan yang diberlakukan tidak membuat angka yang sangat signifikan bagi penurunan angka pasien yang terpapar covid 19. Malah varian baru dari covid dengan cepat menyebar ke daerah-daerah lainnya.
Belum lagi pemberlakuan PPKM yang tidak jelas kapan berakhirnya ini, membuat ketidakpastian yang dirasakan oleh para pelaku UMKM khususnya UMKM menengah Ke bawah. Karena mata pencarian dan usaha mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan ada beberapa yang sampai tutup sementara yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak jelas.
“bahwa pemerintah tidah boleh tutup mata dan hatinya dengan kondisi yang mereka rasakan, jangan Sampai kondisi ini malah bisa membuat angka covid malah makin bertambah karena jangankan untuk menjaga imun tetap baik untuk makan dan mencukupi kebutuhan primernya saja mereka susah setengah Mati.” Ujar Batra keterangan tertulisnya melalui Whatsapp.(Kamis/29/07/2021).
Batra menambahkan,hingga muncul pertanyaan dan kecurigaan dibenak hati Kami tentang adanya indikasi pemerintah tidak mau rugi dalam hal ini. makanya pemerintah Lebih Memilih kebijakan PSBB, PPKM daripada Kebijakan Lock down. Apabila Opsi kebijakan Lock down yang diambil oleh pemerintah kami menyakini bahwa Indonesia sudah dari lama bisa hidup normal lagi seperti negara-negara eropa yang sudah mulai beraktivitas normal kembali, tandasnya.
Batra, menilai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia tidak tepat alias belum efektif dalam menyelesaikan kasus Covid 19. Malah batra, mencurigai PPKM adalah bentuk ketidak pekaan hati para pemimpin di bangsa kita terhadap ekonomi masyarakat kelas bawah, karena mereka harus mencari nafkah tetapi pergerakan dan usaha mereka dibatasi, dan bahkan ada yang sampai dipukul-pukul.
Menurut ia, ini kan kebijakan yang gila karena disisi lain mereka butuh terus berdagang dan bekerja untuk mencukupi kebutuhannya dan disisi lagi pemerintah pemerintah membatasinya namun tidak ada dispensasi yang diberikan.
Menurut batra, apakah pemerintah sengaja memilih PPKM agar pemerintah tidak berkewajiban memberikan dispensasi kepada masyarakatnya, sehingga ia menyimpulkan alasan pemerintah tidak mau membuat kebijakan lock down.
Padahal Lock down adalah satu-satunya kebijakan yang sangat efektif untuk mengurangi Covid 19. Dan kebijakan telah terbukti mujarab untuk mengatasi virus covid 19, karena telah dibuktikan oleh negara-negara eropa yang sudah mulai hidup normal lagi.
Pada akhirnya batra, mendesak Pemerintah Untuk Lock Down atau kalau tidak pemerintah harus memberikan Dispensasi kepada masyarakatnya, khususnya para pelaku UMKM dan yang terdampak langsung atas pemberlakuan PPKM ini.
