Redaksijakarta.com-Jakarta,Selama Pandemi Covid-19 Presiden Jokowi selalu menjadi kambing hitam dan selalu disalahkan. Akhirnya FBI angkat suara perihal kebijakan pemerintah pusat yang kembali menerapkan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau sering disebut PPKM hingga 2 Agustus 2021 mendatang.
Abdullah Kelrey menyatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait Pandemi Covid-19 seringkali diabaikan oleh pemerintah daerah baik di tingkat pemerintah provinsi hingga Kabupaten/Kota.
Hingga kini menjadi persoalan krusial adalah presiden yang selalu menjadi kambing hitam dalam kebijakan tersebut. Akhirnya, masyarakat yang kena dampak baik di Provinsi dan Kabupaten/kota Presiden Jokowi yang selalu menjadi sasaran netizen. Padahal kata dia, anggaran sudah dikucurkan lewat Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait di seluruh Indonesia.
“Kalau begini kan kasihan pak presien Jokowi, kok semua di bebankan ke beliau, lantas dimana kinerja pembantu presiden (Menteri). Bebalkan Kepala Daerah dan netizen yang tidak mengerti itu bukan salah presiden, tapi salah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Johnny Gerard Plate) dan Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri),” kata Koordinator FBI, Abdullah Kelrey dalam rilis yang diterima media, Senin, (26/07/2021) siang.
Bung Rey (sapaan akrabnya) menjelaskan bahwa adanya Netizen yang tidak paham, dikarenakan kurangnya edukasi informasi lewat media sosial yang disampaikan oleh Kementerian Infokom RI.
“Iya kan harusnya Menteri Infokom menyampaikan dengan jelas lewat media elektronik yang ada terkait dengan tugas dan tanggung jawab kepala daerah dan distribusi anggaran yang sudah dikucurkan dari pusat. Hal ini agar masyarakat bisa mengerti, terutama Netizen Buram (gagal paham) itu..!!,” tegas Kelrey.
Selain itu, lebih tegas lagi ia mengatakan bahwa dilihat dari berbagai platform media, kepala Daerah seolah-olah cuci tangan. Padahal, lanjut dia, banyak rakyatnya yang kena dampak.
“Ketika sudah begitu, yang disalahkan kok Presiden Jokowi. Aneh Bin Ajaib..!!,” ungkapnya.
Terakhir ia menegaskan bahwa, kalau Kepala Daerah seperti disampaikan diatas, yang disalahkan bukan Jokowi, akan tetapi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Karena menurutnya, semua Kepala Daerah dibawah Koordinasi Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian).
“Pak Tito harusnya tegur dong kepala daerah yang bebal dan seolah tidak berdosa. Jadi tugas Tito Karnavian harus tertibkan kepala daerah yang bebal dan seolah cuci tangan itu. Kalau Pak Tito tidak bisa tegur, maka kami sarankan Pak Jokowi tertibkan saja Mendagri (Tito Karnavian) atau lebih-lebih lagi yaa di cocpot..!!,” tutup dia.
