Redaksijakarta.com-Jakarta.Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng BKN justru tidak kompeten dalam melakukannya. Sebab, tidak memiliki alat ukur instrumen dan asesor dalam TWK. Yang dimiliki BKN punya ialah alat ukur seleksi PNS. Meski demikian BKN tetap melanjutkannya dengan menggunakan instrumen Dinas Psikologi TNI AD. Padahal instrumen itu untuk lingkungan personel TNI.
“BKN tidak memiliki atau menguasai salinan dokumen Panglima tersebut, padahal dokumen itu dasar dinas Psikologi AD untuk melakukan asesmen, karena dia tidak memiliki dan menguasai jadi kita sulit untuk memastikan kualifikasi asesor yang dilibatkan, karena BKN tidak punya alat atau asesor tadi jadi mengundang 5 lembaga dalam hal ini Dinas Psikologi, BAIS, Pusintel AD, BNPT, BIN”.
Menanggapi hal tersebut Teddy Direktur Eksekutif Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia) merasa janggal dengan statement Ombudsman karena melihat proses tersebut dengan sudut pandang yang sempit. Karena sudah sangat jelas kalau BKN dalam mengadakan tes TWK sudah melibat Psikologi AD jadi apalagi yang dianggap maladministrasi.
Saat dikonfirmasi wartawan Teddy juga meminta kepada lembaga-lembaga negara jangan membuat kegaduhan lagi. Sebab pemberantasan korupsi tidak akan mundur serta negara tidak akan hancur tanpa 75 orang yang tidak lolos TWK yang selalu mengklaim sebagai manusia terbaik dan paling bersih.(Jum’at 23/07/2021).
Selain itu juga Gerak Indonesia mendorong kepada Ketua KPK dan para Pimpinan KPK yang lain untuk tidak merespon Novel Baswedan Cs yang sudah keliatan belangnya ingin menguasai lembaga KPK dengan mengunakan berbagai cara tutup Teddy.
