Redaksijakarta.com-Jakarta| Sekelompok Mahasiswa dan Pemuda mengatasnamakan Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Mafia (APMAM) tengah melalukan aksi demontrasi di depan gedung BPJS Kesehatan dan Istana Merdeka,terkait dugaan kebocoran 297 data yang hangat diperbincangkan. (Senin/31/05/2021).
“Kami Sebagai Bagian dari Mahasiswa, Pemuda, Masyarakat Agen Sosial Kontrol Pemanggilan yang dilakukan oleh Kemenkominfo sebagai bagian dari sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).” ujar Afandi S selaku ketua umum APMAM.
Lanjut Afandi S selain itu, PSE juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, dalam hal diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi.
Sebelumnya pengakuan dari Kemenkominfo Akui 279Juta Data Bocor yang dijual belikan Secara Online di Forum Hacker Raid Forums adalah Milik Nasabah BPJS kesehatan.
Berdasar hasil investigasi awal, Kemenkominfo mengungkapkan data-data yang bocor di internet itu identik dengan data nasabah BPJS Kesehatan.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebelumnya telah memanggil Direksi BPJS Kesehatan terkait kebocoran data pribadi 279 juta penduduk.
Direktur Utama BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dan Pengolah Data Direksi Nasabah BPJS kesehatan, dan Yang bertanggung jawab Mengolah, Mengoprasikan data Nasabah BPJS kesehatan Mereka Harus Bertanggung Jawab Secara Hukum, ini adalah Mafia Para Oknum yang Terlibat membocorkan.Tandas Ali Imron Selalu Korlap.
Tuntutan:
1. Mendesak Kapolri Segera Perintahkan Bareskrim Polri untuk Selidiki dugaan Bocoran data Nasabah BPJS yang di jual belikan Tangkap Para Mafia Data.
2. Mendesak BPJS kesehatan Harus Bertanggung Jawab atas Jual beli Data Nasabah BPJS. Terutama Direktur Utama ; Bapak Ali Gufron Mukti dan Pengolah dan Pengoperasian data Direksi BPKS Kesehatan.
3.Mendesak Kemenkominfo & Badan Siber dan Sandi Negara Turut Bertanggung Jawab atas Jual beli Data Nasabah BPJS.
4.Mendesak BAPAK presiden Jokowi Copot Direktur Utama BPJS kesehatan, Ali Gufron Mukti dan Direksi Pengolahan dan Pengoperasian data BPJS kesehatan.
