Foto_Andi, koordinator lapangan dalam aksi tersebut_
Redaksijakarta.com-Jakarta| Sekelompok masa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat NTB Jabodetabek, melakukan aksi di depan geudng KPK RI terkait hasil temuan BPK RI tentang penyimpangan anggaran di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).Jumat, (28/05/2021).
Sumber informasi BPK RI menyatakan belanja perjalanan Dinas DPRD Provinsi NTB tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti biaya penginapan. Biaya penginapan lebih besar yang dilaporkan.
Andi, koordinator lapangan dalam aksi tersebut menyampaikan, bahwa aksi ini dilakukan berkaitan dengan hasil temuan BPK RI.
“Ada penyimpanan Anggaran di tubuh DPRD Provinsi NTB yang seharusnya anggaran itu untuk perjalanan Dinas DPRD Provinsi NTB”, Ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Lanjut Andi, diketahui besaran pagu anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi NTB APBD murni tahun 2020 lalu nilainya cukup fantastis, yakni mencapai Rp 27 Miliar. Terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 5,2 Miliar, perjalanan dinas luar daerah Rp 18,8 Miliar dan perjalanan dinas Negeri sebesar Rp 3 Miliar, Tegasnya.
Ia pun menyampaikan bahwa kedatangan Gerakan Rakyat NTB Jabodetabek di depan KPK RI guna menyelamatkan APBD Provinsi NTB dengan tuntutan :
Pertama, Meminta KPK RI segera panggil dan periksa Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda dan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Bapk Mori Hanafi Kerena diduga kuat penyalahgunaan/penyimpangan anggaran perjalanan dinas DPRD Provinsi NTB yang merugikan Negara senilai Miliaran Rupiah.
Kedua, BPK RI segera audit anggaran perjalanan dinas DPRD Provinsi NTB Karena terjadi penyimpangan anggaran.
Ketiga, KPK RI dan BPK RI harus bekerja dengan profesional. Tutup Andi
