Neni Nur Hayati, Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP)/ 081320091612
Redaksijakarta-Bandung.Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) sangat menyayangkan kepada Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) yang menyebut Busro Muqoddas selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2010-2011 berotak sungsang. Padahal kritik di negara demokrasi adalah hal yang wajar. Tidak seharusnya Ngabalin menyerang secara personal (personal attack) kepada salah satu tokoh Muhammadiyah.
Pernyataan Ngabalin tersebut sangatlah tidak memperhatikan etika dan adab. Apalagi jika hal tersebut mengatasnamakan istana dengan mengungkapkan lebih lanjut bahwa Busro Muqoddas adalah manusia prejudice dan tidak cocok menjadi pimpinan muhammadiyah. Sejatinya, pemerintah tidak alergi terhadap kritik konstruktif. Kritik sebagai bagian dari demokrasi tak perlu ditabukan. Kritik sebagai bagian dari kebebasan berpendapat tidak perlu dikekang atau malah yang kritik dikatakan manusia prejudice.
Kan sebetulnya simple, kritik itu jawab dengan kerja keras, data dibalas dengan data, narasi dibalas dengan narasi, bukan malah mendiskreditkan salah seorang atau menyerang satu pihak saja. Oleh karenanya, Neni mendesak dan menuntut kepada Ali Mochtar Ngabalin selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan yang tidak etis, yang ditujukan kepada Busyro Muqoddas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Neni juga berharap agar Presiden Jokowidodo dapat mengevaluasi dan memberikan peringatan keras kepada staf Predisen yang telah melukai dan mencederai salah satu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain itu juga mengajak lapisan masyarakat untuk aktif, kritis, mengawasi dan mengawal segala kebijakan yang telah ditetapkan.
Bandung, Juma’at 14 Mei 2021.
