Jakarta-Euforia ummat Islam di Indonesia terhadap mudik masih sangat tinggi dimasa pandemi khususnya di Ibukota. Tempat bernaungnya berbagai suku bangsa. Fenomena tersebut berdampak banyaknya warga DKI yang “nekat” mudik dan berhasil tiba dikampung halaman untuk berIdul Fitri merupakan sebuah kenyataan yang harus disikapi dengan bijak oleh Pemprov DKI.
Mudik bagi sebagian besar warga adalah perjalanan ruhani untuk bertemu dengan orangtua, keluarga, handai taulan serta teman. rutinitas tersebut sudah berlangsung ratusan tahun lamanya.
Sehingga sulit menahan orang untuk tidak mudik. Perihal ini pemerintah harus hadir dalam mengantisipasi pengendalian angka positif COVID-19. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pendataan yang valid melalui RT, RW sesiapa saja yang pulang kampung, ujar Kabid pendidikan GPII Jakarta Raya M. Putra Fajar hari ini (15/05).
Pendataan tersebut berguna sebagai strategi test, lacak, dan isolasi seperti aplikasi penumpang dibandara, jika ditemukan pemudik yang positif dari kampung halamannya” ujar Fajar.
Sebab tidak semua daerah menerapkan pendataan bagi warganya sekembali dari Jakarta, ujarnya
Harapanya, tinggal menunggu kepedulian pemerintah daerah tempat para pemudik kembali dari kampung halamannya.
Fajar berharap pemerintah daerah yang menjadi tempat tujuan balik pemudik dari kampung halamannya memberikan perhatian lebih dan dapat mengantisipasi pengendalian angka positif pasca libur lebaran.
“DKI, Jabar, Banten, harus fokus dan serius melakukan strategi test, lacak dan isolasi sehingga bisa memastikan bahwa pemudik yang positif COVID-19 bisa segera ditangani, sehingga dapat menekan lonjakan angka positif COVID-19 pasca lebaran ujar Fajar.
Upaya konkret perihal antisipasi terhadap lonjakan angka positif COVID-19 perlu diapresiasi kepada pemprov DKI yang berupaya mensosialisasikan himbauan melalui spanduk agar warga melakukan perjalanan mudik untuk Test PCR gratis di pusekmas terdekat setelah kembali dari kampung halamannya namun selain upaya tersebut perlu informasi tersebut sampai ke RW, RT hingga warga agar informasi tersebut sampaikan sampai telinga ke warga.
Disamping itu Camat, lurah sebagai supervisor serta Satpol PP, dan pihak puskesmas harus pro aktif menjemput bola bilamana ada warga yang terdata mudik dan sudah kembali untuk diajak melakukan test PCR di puskesmas.
“Tanpa peran aktif camat, lurah, satpol PP, dan puskesmas bisa jadi banyak warga yang enggan melakukan test PCR berdasakan kesadaran mereka sendir. Jika banyak warga yang tidak melakukan test PCR dapat berdampak akan adanya kenaikan angka positif COVID-19 seperti Singapura dan Malaysia” .
