Redaksijakarta.com-Sumenep.Acara pernikahan putra ketua Banggar DPR RI Said Abdullah tengah menjadi sorotan Publik, acara tersebut berlangsung 3 bulan lalu berjalan dengan lancar selama 3 hari berturut-turut, di kabupaten Sumenep.
Pasalnya acara pernikahan tersebut bagi masyarakat yang mengetahui, kenapa acara pernikahan tersebut berlangsung ? Padahal situasi dan kondisi masyarakat terdampak dengan ketakutan oleh pademi Covid 19 yang berjalan lebih dari 1 tahun lamanya. Saat ini Tim gugus tugas menjalankan semaksimal mungkin menanggulangi Covid 19 Indonesia, agar angka terdampak dan sampai angka kematian karena Covid 19 ini menurun.
Lain halnya dengan pelaksanaan pernikahan putra ketua Banggar DPR RI yang berjalan lancar ditengah pademi Covid 19. Kenapa bisa lolos, padahal protokol kesehatan sudah jelas memberikan batasan tertentu bagi masyarakat. Ada alasan apa untuk tetap berlangsung pernikahan tersebut, apakah karena katua Banggar DPR RI ?
Berdasar dugaan sekelompok mahasiswa Jakarta yang tergabung sebagai Gerakan Aktivis Revolusi dan Demokrasi (GARUDA). melalui Hasil investigasi yang berkelanjutan, adanya dugaan pihak penegak hukum polisi memberikan Izin, untuk acara itu bisa berlangsung.
Menurut Azhari Dzulqarnain selaku Kordinator, “Sangat di sayangkan kalau misal dugaan kami pihak penegak hukum tidak memprioritaskan kemanusiaan kita, Pemerintah dan apartur negara polisi seharusnya berkaca dengan pristiwa covid 19 di india yang samakin meningkat angka kematian korban covid 19”. ujarnya melalui pesan singkat (Sabtu 8/5/2021).
Dan menurut Azhari lagi, banyak acara pernikahan tidak mendapat izin diberbagai wilayah oleh pihak polisi, dengan alasan melanggar protokol kesehatan / dilarang berkrumunan. Bahkan ada yang sampai di bubarkan paksa acara pernikahan teresebut.
Menurut Azhari, “Semestinya Kapolres sumenep berlaku adil dan mempertimbangkan situasi nasional Karena pademi covid 19, jangan karena pernikahan keluarga pejabat ada perlakuan istemewa, di pristiwa yang serupa masyarakat tidak diberikan izin bahkan sampai dibubarkan”.
Menurut Azhari, ketelodaran Kapolres Sumenep yang membiarkan terselenggaranya putra said Abdullah ini, seharusnya menjadi bahan evaluasi Kapolri dan atensi khusus untuk Kapolda Jawa Timur pada Kapolres sumenep.
“Jika benar prisitwa ini ialah bentuk pembiaran bahkan memberikan izin pelaksana pernikahan Putra Said Abdullah oleh Kapolres Sumenep, maka secara tegas kami meminta pada Kapolri melalui Kapolda Jatim segara mencopot Kapolres Sumenep, karena dinilai tidak profesional tidak menjalankan Standart Oprasional Prosedurnya (SOP) sebagai aparatur negara polisi”.
“Kami yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Revolusi dan Demokrasi (GARUDA)Beberapa waktu kedepan jika tidak ada tindak lanjut oleh Kapolri, mareka akan menggelar penyampaian aspirasi di Mabes polri. Sebagai bentuk perhatian dan keperihatinan kami karena covid 19 masih menjadi momok yang menakutkan sampai saat ini”.Tutup Azhari
