Palembang – Pemindahan kantor Gubernur Sumsel yang saat ini sudah mulai tahap penimbunan tanah rawa, menuai kritik keras dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumsel.
Deputy MAKI Sumsel, Ir Feri Kurniawan saat di wawancara awak media menegaskan, proyek pengurugan yang menghabiskan dana sekitar Rp160 milliar tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dengan teknis dan visual pelaksanaan pekerjaan saat ini 15/4/2021.
Menurut Feri, pengawasan proyek oleh APH dari bagian Intel Kajati Sumsel justru berpotensi membuat proyek ini tak tersentuh hukum.
“Proyek ini harus diawasi oleh masyarakat, LSM, dan media secara ketat dan kalau perlu mendirikan posko pengawasan di lokasi pekerjaan, karena pihak kejaksaan tidak memiliki kemampuan teknis dan pastinya tidak setiap hari melakukan pengawasan,” ujar Feri.
Menurutnya, program pengawalan ini mirip dengan TP4D yang disebut Menkopolhukam justru lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.
Jaksa Agung ST. Burhanudin sendiri sudah membubarkan TP4 dan menggantinya dengan membentuk tim pengawalan Proyek Strategis Pemerintah di bawah komando Jamintel.
Cukup sudah program TP4D yang menghambat proses hukum dan jangan lagi ditambah dengan program kawal kawalan ini. Apa proyek ini masuk katagori proyek strategis nasional atau karena pemborongnya ‘S’ orang yang sangat berpengaruh?” tanya Feri.
“Isu miring mengenai jual beli proyek dengan fee 20% sulit dibuktikan tapi pengawalannya ini yang menyesakkan dada,” ungkap Feri.
Sebelumnya, proyek penimbunan untuk lokasi Kantor Gubernur Sumsel yang baru ini, berlokasi di wilayah Keramasan mencakup areal seluas sekitar 40 hektar dan menghabiskan dana untuk pengurukan sekitar Rp4 miliar per hektarnya.
Pekerjaannya sendiri meliputi tahap tebas semak dan rumput, lalu penimbunan pasir urug dan tanah beragam jenis dan kemudian pekerjaan pembuatan tanggul dengan tanah setempat untuk menahan tanah timbunan. Proyek ini merupakan tahap awal dari rencana besar memindahkan lokasi kantor gubernur Sumsel dari tempatnya sekarang.
