Jakarta – Sejak Maret hingga Agustus 2020 operasional busway terintegrasi Rusun ke Rusun khususnya di wilayah Jakarta timur sementara dinonaktifkan dalam rangka mengurangi penyebaran virus COVID 19.
Fajar selaku ketua GPII Jakarta Timur menyadari upaya tersebut merupakan bentuk kewajiban pemerintah bertindak preventif bagi warganya namun dirinya meminta kepada pemerintah dan PT Transjakarta agar mengadakan kembali operasional busway terintegrasi dari Rusun kerusun yang tergolong zona hijau bukan claster penyebaran covid 19 dengan tetap menggunakan protokol kesehatan.
Perihal ini kami meminta atas keluhan dari masyarakat yang tinggal dirusun akan pentingnya moda transportasi busway terintegrasi Rusun ke Rusun karena selama ini warga terasa berat selain harus mengeluarkan biaya transportasi cukup mahal mereka juga harus memikirkan biaya beli kuota bagi anak-anaknya guna mengikuti kegiatan belajar mengajar secara PJJ.
Selain itu agar roda perekonomian warga pulih kembali dengan adanya mobilitas yang dilakukan.
Permintaan ini kami ajukan melalui berbagai riset kecil dan mengacu Pergub 51 Tahun 2020 diantarannya bertujuan untuk mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Maka pengadaan kembali operasional busway terintegrasi Rusun ke Rusun sangat diperlukan walau pemprov masih menerapkan adaptasi kebiasaan baru namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti halnya di tiap shelter-shelter busway dengan menggunakan masker serta cuci tangan sebelum dan sesudah menaiki busway. (Red/dw)
