Redaksijakarta.com-Jakarta| Badan Koordinasi (Badko) HMI Jabodetabeka-Banten menilai skandal surat sakti buronan Djoko Tjandra yang diterbitkan oleh salah satu pejabat Polri telah menciptakan mosi tidak percaya kepada institusi kepolisian sebagai panglima pengawal hukum di Indonesia.
Ketua Badko HMI Jabodetabeka-Banten, Rahman Bagariang menegaskan mosi tidak percaya terhadap Kepolisian ini sangat beralasan karena sejauh ini Bareskrim yang harus menjadi komando utama berjalan ditempat atau sama sekali tidak ada proses yang tegas.
“Lihat saja, Bareskrim sudah menetapkan nama Brigjen Prasetijo yang terlibat dalam kasus tersebut. Hanya, ada kesan bahwa pelaku ini dilindungi Bareskrim Polri,” tutur Rahman Bagariang, Selasa (21/7).
Rahman Bagariang berpendapat, bagaimana mungkin ada kesan Bareskrim memberi perlindungan kepada anggota kepolisian yang jelas melanggar hukum. Padahal, lanjutnya, norma hukum sendiri tidak membenarkan melindungi tersangka Djoko Tjandra.
Dengan membiarkan kasus ini, Bagariang menilai ada kesan normatif saja dalam menjalankan penegakkan hukum terhadap tersangka.
“Jangan ada desakkan masyarakat baru ada ketegasan. Kami menilai masih normatif saja. Malah Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit terkesan kaget ketika muncul banyak desakkan baru beraksi,” ungkapnya.
Rahman Bagariang malah kaget, mengapa Bareskrim yang harusnya sudah lebih dahulu tahu kasus ini terkesan santai dan tidak tegas. Untuk itu, sambungnya, beliau berharap agar Presiden Joko Widodo bisa melihat kinerja Bareskrim ini. Bila perlu mengevaluasi dan menggantikan secepatnya.
Untuk mendorong pengawasan atas kasus ini, Bagariang akan melalukan konsolidasi kepada teman-teman OKP se-DKI untuk melalukan panggung orasi “Mosi Tidak Percaya kepada Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai bentuk kegagalan Kabareskrim Polri sebagai ujung tombak penegekan hukum serta gagalnya reformasi Polri.
“Ini masalah serius. Kami tidak mau hukum dipermainkan seperti ini. Perlu ada ketegasan lebih lanjut sehingga penegak hukum, dalam hal ini Bareskrim Polri jangan lamban dan pelan dalam penanganan kasus yang mencoreng hukum bangsa ini,” tutupnya. (Red/ath)
